PENAATAN HUKUM DALAM PEMENUHAN RUANG TERBUKA HIJAU OLEH PERUSAHAAN REAL ESTAT: KAJIAN YURIDIS NORMATIF PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

FIDELLYA GISELLA TYA ANDINI, Dr. Fajar Winarni, S.H., M.Hum

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan hukum mengenai kewajiban pemenuhan RTH oleh perusahaan real estat sebelum dan sesudah berlakunya UU Cipta Kerja, serta mengidentifikasi dan menganalisis sinkronisasi kewajiban pemenuhan RTH dalam pengintegrasian KKPR sebagai perizinan berusaha.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen/kepustakaan, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menafsirkan norma, menilai operasionalisasi pengaturan, serta menarik kesimpulan melalui penalaran deduktif.

Kesimpulan penelitian ini adalah: Pertama, sebelum dan sesudah UU Cipta Kerja, RTH tetap wajib dipenuhi perusahaan real estat sebesar minimal 30% di kawasan perkotaan. Perbedaan terletak pada pengendalian yang kini lebih terintegrasi melalui RDTR digital, OSS, KKPR, dan persetujuan lingkungan, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada kualitas RDTR, konsistensi penilaian, dan pengawasan lapangan. Kedua, penaatan hukum perusahaan real estat dalam pemenuhan RTH harus dipahami sebagai kepatuhan substantif, bukan sekadar memenuhi angka 30% secara administratif. Kepatuhan ini diukur dari terjaminnya RTH privat secara nyata melalui parameter teknis terutama KDH agar tetap tersedia, berfungsi ekologis, dan tidak dialihfungsikan. Efektivitasnya bergantung pada kejelasan aturan, konsistensi perizinan, dan budaya hukum perusahaan.

This study aims to explain and analyze the legal framework governing real estate companies’ obligation to provide Green Open Space (RTH) before and after the enactment of the Job Creation Law, and to identify and assess the synchronization of RTH obligations within the integration of the Spatial Utilization Conformity Approval (KKPR) as part of business licensing.

This is a normative juridical legal study based on secondary data obtained through document and library research, employing statutory and conceptual approaches. Data were analyzed qualitatively to interpret legal norms, evaluate regulatory implementation, and draw conclusions through deductive reasoning.

The study concludes that: First, before and after the Job Creation Law, real estate companies are still required to fulfill a minimum of 30% green open space (RTH) in urban areas. The difference lies in the more integrated control through digital RDTR (Regional Land Use Report), OSS (Regional Land Use Report), KKPR (Regional Green Open Space), and environmental approvals, although its effectiveness still depends on the quality of the RDTR, consistency of assessments, and field supervision. Second, real estate company’s legal compliance with green open space (RTH) must be understood as substantive compliance, not simply meeting the 30?ministrative requirement. This compliance is measured by ensuring that private green open space (RTH) is actually available, ecologically functional, and not converted through technical parameters, particularly the KDH. Its effectiveness depends on clear regulations, consistent licensing, and the company's legal culture.

Kata Kunci : Penaatan hukum, RTH, perusahaan real estat, KKPR, UU Cipta Kerja / Legal compliance, green open space (RTH), real estate companies, KKPR, Job Creation Law.