Tinjauan Yuridis Terhadap Pelelangan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) Non-Cagar Budaya Dalam Prespektif Hukum Nasional Indonesia

Nabila Annisa Rafiq, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini mengkaji mengenai urgensi transparansi dan kepastian hukum dalam pengelolaa Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di Indoneia, khususnya pasca berlakunya Perpres8/2023. Masalah utama dalam penelitian ini adalah adanya ketidakharmonisan regulasi dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang berimplikasi pada kegagalan pemanfaatan ekonomi serta ancaman terhadap kelestarian warisan budaya bawah air. 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan melaukan studi lapangan di Museum BMKT Kementerian Kelautan dan Perikanan serta wawancara dengan narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BMKT saat ini masih terjebak dalam paradigma komersiliasi melalui mekanisme lelang yang gagal akibat dikoneksi antar regulasi domestik dengan target pasar internasional.

Penelitian ini menyimpulkan dan merekomendasikan perlunya integrasi lintas sektor, akselerasi standar internasional serta reposisi pemanfaatan BMKT dari orientasi jual-beli menjadi orientasi edukasi dan penelitian ini melalui redistribusi artefak ke museum-museum di Indonesia. 

This research examines the urgency transparency and legal certainty in the management of sunken ship cargo (BMKT) in Indonesia, particularly following the enactment of Presidential Regulation 8/2023. The primary issue in this research is the regulatory disharmony and overlapping authority between institutions, which has implications for the failure of economic utilization and threats to te preservatin of underwater cultural heritage. 

This research method used in empirical juridical by conducting field studies at the BMKT Museum of Ministy of Marine Affairs and Fisheries and interviews with related informations. The research results show that BMKT management is currently still trapped in a commercialization paradigm through an auction mechanism that failed due to a disconnection between domestic regulations and international market targets, this research concludes and recommmends the need for cross-sectoral regulatory integrations, accelerattion of international standards, and repositioning of BMKT utilization from a trade-oriented approach to an education and research orientation through the redistribution of artifacts to museums in Indonesia. 

Kata Kunci : BMKT, Kepastian Hukum, Legal Certainty, Transparansi, Transparancy, Lelang, Auction