Kesiapan Stakeholder dalam Mendukung Perencanaan Partisipatif Trasnportasi Publik di Kota Samarinda

Destya Anggraeni Kusumaningrum, Dr. Yori Herwangi, S.T., M.URP

2026 | Tesis | S2 Magist.Prnc.Kota & Daerah

Perencanaan transportasi publik di kota-kota menengah Indonesia semakin menuntut pendekatan yang partisipatif dan inklusif, mengingat kompleksitas persoalan mobilitas yang melibatkan berbagai kepentingan sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Namun, dalam praktiknya, proses perencanaan masih cenderung didominasi pendekatan teknokratis dan konsultatif, sehingga partisipasi publik belum sepenuhnya terwujud secara bermakna. Kondisi ini menunjukkan pentingnya memahami kesiapan para pemangku kepentingan dalam mendukung proses pra-perencanaan partisipatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konfigurasi stakeholder, menilai tingkat kesiapan stakeholder, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesiapan dalam mendukung pra-perencanaan partisipatif transportasi publik di Kota Samarinda. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif–interpretatif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Pemetaan stakeholder dilakukan menggunakan kerangka power–interest, sedangkan analisis kesiapan didasarkan pada lima dimensi, yaitu sistem, kelembagaan, sumber daya, sosial, dan perilaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar stakeholder memiliki tingkat kepentingan yang tinggi terhadap pengembangan transportasi publik, namun kapasitas pengaruh partisipatif antaraktor masih timpang. Pemerintah daerah memiliki dominasi struktural dan kesiapan teknokratis yang relatif kuat, sementara aktor non-pemerintah berada pada posisi struktural yang lebih lemah meskipun memiliki kepentingan tinggi. Kesiapan sistem, kelembagaan, dan sumber daya relatif lebih berkembang dibandingkan kesiapan sosial dan perilaku, sehingga membentuk kondisi kesiapan yang parsial dan terfragmentasi.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tantangan utama pra-perencanaan partisipatif transportasi publik di Kota Samarinda bukan terletak pada rendahnya kepedulian stakeholder, melainkan pada lemahnya kapasitas kolaboratif dan rendahnya tingkat kepercayaan antaraktor. Oleh karena itu, penguatan mekanisme partisipatif yang terlembaga serta pembangunan kepercayaan publik menjadi prasyarat penting bagi transformasi tata kelola transportasi publik yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Public transportation planning in medium-sized cities in Indonesia increasingly requires participatory and inclusive approaches, given the complexity of mobility issues involving social, economic, and institutional interests. However, in practice, planning processes remain dominated by technocratic and consultative approaches, resulting in limited meaningful public participation. This condition highlights the importance of understanding stakeholder readiness in supporting participatory pre-planning processes.

This study aims to analyze stakeholder configurations, assess the level of stakeholder readiness, and identify factors influencing readiness in supporting participatory public transportation pre-planning in Samarinda City. The research adopts a qualitative exploratory–interpretative approach through in-depth interviews, field observations, and document analysis. Stakeholder mapping is conducted using the power–interest framework, while readiness analysis is based on five dimensions: system, institutional, resource, social, and behavioral readiness.

The findings indicate that most stakeholders demonstrate high levels of interest in public transportation development; however, participatory influence remains uneven across actors. Local government institutions possess dominant structural authority and relatively strong technocratic readiness, whereas non-government actors occupy weaker structural positions despite their high level of interest. System, institutional, and resource readiness are more developed than social and behavioral readiness, resulting in fragmented and partial readiness conditions.

This study concludes that the main challenge in participatory public transportation pre-planning in Samarinda lies not in low stakeholder awareness, but in limited collaborative capacity and low levels of inter-actor trust. Therefore, strengthening institutionalized participatory mechanisms and rebuilding public trust are essential prerequisites for achieving more inclusive and sustainable public transportation governance.

Kata Kunci : Perencanaan Partisipatif, kesiapan stakeholder,tranportasi publik, Kota Samarinda