Pelembagaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Informal Rentan Studi Kasus Implementasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Petani Penderes di Kabupaten Kulon Progo

Ari Siswo Putro, Nurhadi, S.Sos., M.Si., Ph.D.

2026 | Tesis | S2 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN

Studi ini bertujuan menganalisis proses pelembagaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani penderes di Kabupaten Kulon Progo dengan fokus pada perumusan, implementasi, dan pelembagaan program. Fokus ini penting karena risiko kerja petani penderes belum diimbangi perlindungan jaminan sosial yang memadai, sehingga mencerminkan kesenjangan antara kebijakan nasional dan praktik perlindungan di tingkat lokal. Skema pembiayaan melalui APBD Kabupaten Kulon Progo menjadi konteks empiris penelitian ini. 

Secara teoretik, penelitian ini menggunakan pendekatan teori kelembagaan (institutional theory) yang memandang kebijakan sebagai produk norma, aturan, dan tekanan lingkungan (DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 1995/2008). Pelembagaan dianalisis sebagai proses institusional bertahap dalam diskursus kebijakan daerah yang membingkai risiko kerja petani penderes dan memperkuat legitimasi kelembagaan. Dinamika aktor dianalisis melalui konsep institutional entrepreneurship dan institutional work (DiMaggio, 1988; Lawrence & Suddaby, 2006; Battilana et al., 2009), sementara isomorfisme kelembagaan, institutional gap, dan institutional bricolage digunakan untuk menjelaskan tekanan struktural, kesenjangan kebijakan, serta adaptasi formal–informal dalam praktik perlindungan pekerja informal di tingkat lokal (DiMaggio & Powell, 1983; Khanna & Palepu, 2010; Cleaver, 2002; 2012). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan enam informan kunci dari unsur DPRD Kabupaten Kulon Progo, organisasi perangkat daerah terkait, dan pemerintah desa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelembagaan program telah mencapai tahap pembakuan formal dalam regulasi dan program, namun belum sepenuhnya terlembagakan sehingga bersifat pelembagaan parsial. Kondisi ini dipengaruhi oleh kesenjangan institusional yang tercermin dalam keterbatasan cakupan perlindungan, batas usia kepesertaan, literasi peserta, serta ketergantungan pada mekanisme perlindungan informal. Temuan ini menegaskan bahwa desain kebijakan nasional jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja informal masih cenderung bersifat generik, sementara di tingkat daerah pelembagaan berlangsung melalui pemanfaatan ruang dan fleksibilitas implementasi kebijakan nasional dalam praktik perlindungan pekerja informal di tingkat lokal. 

Institutionalization of Employment Social Security for vulnerable informal Workers 

A Case Study of the Implementation of Employment Social Security for Coconut Sap Tappers in Kulon Progo Regency

Ari Siswo Putro

 

This study aims to analyze the institutionalization process of employment social security for coconut sap tappers in Kulon Progo Regency, focusing on the formulation, implementation, and institutionalization of the program. This focus is crucial because the high occupational risks of the tappers have not been matched by adequate protection, prompting the local government to initiate a financing scheme through the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD).

Theoretically, this research employs the institutional theory approach (DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 1995/2008) to analyze institutionalization as a gradual process that frames occupational risks and strengthens institutional legitimacy. Actor dynamics are analyzed through institutional entrepreneurship and institutional work, while institutional isomorphism, institutional gap, and institutional bricolage are used to explain structural pressures, policy gaps, and formal-informal adaptations at the local level (DiMaggio & Powell, 1983; Khanna & Palepu, 2010; Cleaver, 2002; 2012).

Using a qualitative case study design, data were collected through semi-structured in-depth interviews with six key informants from the Kulon Progo Regency Regional People's Representative Council (DPRD), relevant regional apparatus organizations, and the village government.

The results show that the program's institutionalization has reached the stage of formal standardization but is not yet fully institutionalized, thus constituting partial institutionalization. This condition is influenced by institutional gaps reflected in the limited coverage, membership age limits, participant literacy, and reliance on informal protection mechanisms. These findings confirm that while the national policy design for informal workers tends to be generic, regional institutionalization occurs through the utilization of space and flexibility in implementing national policies within local practices.

Keywords: policy institutionalization; employment social security; informal workers; coconut sap tappers; institutional theory.

 

Kata Kunci : pelembagaan kebijakan, jaminan sosial ketenagakerjaan, pekerja informal, petani penderes, teori kelembagaan