URGENSI REFORMULASI PENGATURAN “PASPOR BIASA YANG RUSAK DI LUAR PROSES PENERBITAN” DALAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG PASPOR BIASA

FRISSILYA ANGELINA, Dr. Agustina Merdekawati, S.H., LL.M.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi reformulasi pengaturan mengenai Paspor Biasa yang rusak di luar proses penerbitan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 dan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014. Pengaturan yang berlaku saat ini masih mengandung kekaburan norma dan menimbulkan ruang diskresi yang luas bagi pejabat imigrasi, sehingga menghasilkan ketidakkonsistenan penilaian, ketidakpastian hukum, perlakuan yang tidak setara, serta berpotensi merugikan Warga Negara Indonesia pemegang paspor.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan memadukan analisis peraturan, literatur, serta wawancara dengan pejabat dan petugas imigrasi terkait paspor rusak. Data dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan untuk menilai implikasi hukum dan merumuskan reformulasi norma yang tepat. Kesimpulan diperoleh dengan metode deduktif guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih pasti dan efektif.

Hasil penelitian menunjukkan Pertama, hasil analisis terhadap implikasi hukum yang terjadi terhadap pengaturan Paspor Biasa yang rusak di luar proses penerbitan diantararnya kerugian materil yang dialami oleh masyarakat, kerugian imateril yang berimbas kepada masyrakat, ketidaksetaraan kedudukan masyarakat dan petugas imigrasi dalam penegakan hukum keimigrasian, munculnya konflik secara internal dan eksternal dari petugas imigrasi dan masyarakat, penerapan sanksi yang tidak jelas dan tidak proporsional dan sistem pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian menjadi bias dan tidak efektif. Kedua, bentuk reformulasi pengaturan keimigrasian yang diharapkan dalam menangani permasalahan pengaturan Paspor Biasa yang rusak di luar proses penerbitan dengan melakukan penyusunan dan pembentukan Standar Operasional Prosedu (SOP) atau kebijakan keimigrasian berupa Peraturan Direktur Jenderal tentang Indikator dan Penanganan Paspor Biasa yang Rusak di Luar Proses Penerbitan.

This study aims to examine the urgency of reformulating regulations regarding damaged Ordinary Passports outside the equivalent publication process regulated in Government Regulation Number 31 of 2013 and Permenkumham Number 8 of 2014. The current regulations still contain unclear norms and create wide discretionary space for immigration officials, resulting in inconsistent assessments, laws, unequal treatment, and potentially causing citizens holding permits.

This research employs a normative-empirical legal method by integrating the analysis of legislation, legal literature, and interviews with immigration officials involved in the classification and handling of damaged passports. The data were analyzed qualitatively using statutory, conceptual, and comparative approaches to assess legal implications and formulate appropriate normative reformulations. Conclusions were drawn deductively to produce policy recommendations that are more certain and effective.

The research results show: First, an analysis of the legal implications of the regulation of Ordinary Passports damaged outside the issuance process, including material losses experienced by the public and immaterial losses affecting the public, unequal status between the public and immigration officers in immigration law enforcement, the emergence of internal and external conflicts between immigration officers and the public, unclear and disproportionate sanctions, and a biased and ineffective immigration law enforcement and oversight system. Second, the expected reformulation of immigration regulations to address the issue of Ordinary Passports damaged outside the issuance process involves the development and establishment of Standard Operating Procedures (SOP) or immigration policies in the form of a Director General Decree concerning Implementation Guidelines for Indicator and Handling Ordinary Passports Damaged Outside the Issuance Process.

Kata Kunci : Paspor Biasa, Paspor Rusak, Kekaburan Norma, Diskresi Pejabat, Kepastian Hukum / Ordinary Passport, Damaged Passport, Normative Ambiguity, Official Discretion, Legal Certainty