Laporkan Masalah

Tinjauan mengenai penempatan pejabat lelang kelas II di Balai Lelang PT. Tri Agung Semarang

AMIRUDDIN, Arief, Dr. Hj. Siti Ismijati Jenie, SH.,CN

2005 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan)

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis praktek penempatan Pejabat Lelalng Kelas II di Balai Lelang PT.TRI AGUNG Semarang dikaitkan dengan SK.Menkeu RI No.305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang yang Mengatur Penempatan Pejabat Lelang Kelas II di Balai Lelang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yuridis, yaitu penelitian lapangan yang diperkuat dengan penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara dan penyebaran angket kepada narasumber dan responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenyataan dalam praktek penempatan Pejabat Lelang Kelas II di Balai Lelang PT. TRI AGUNG Semarang belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam SK MENKEU RI No. 305/KMK.01/2002 mengenai Pejabat Lelang dan SK MENKEU No. 306/KMK.01/2002 yang mengatur mengenai Balai Lelang. Kenyataan dalam praktek tersebut diakibatkan oleh karena berdasarkan Pasal 12 ayat 3 SK MENKEU 305/KMK.01/2002 menyebutkan bahwa Penempatan Lelang Kelas II pada Balai Lelang dilakukan paling lambat dalam 4 tahun sejak berlakunya keputusan menteri keuangan ini. Selanjutnya dalam ayat 4 pasal tersebut menyebutkan bahwa sambil menunggu penempatan Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3, Balai Lelang dapat meminta bantuan Pejabat Lelang dari Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara

The aim of this research is to analyze the appropriateness of Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia number 305/KMK.01/2002 concerning Auction Official about the placement of Auction Officer Class II in House of Auction, compare with the practice in House of Auction of PT. Tri Agung at Semarang. This research is juridical empirical research, that is the field research that is supported by library research. The data are the primary and secondary ones. The primary data were taken from field research with interview method and questionnaire distribution to informant or resource persons and respondents, whereas the secondary data were collected from primary, secondary and tertiary law materials taken from literature research. The result of this research showed that in the practice there is no synchronization between the placements of Auction Official Class II in House of Auction of PT. TRI AGUNG Semarang with the Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia number 305/KMK.01/2002 concerning Auction Official and number 306/KMK.01/2002 concerning House of Auction. This insufficiently in practice mostly has been caused by the placement of Auction Officer Class II in House of Auction of PT. TRI AGUNG Semarang which can not carried out as order in those Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia number 305/KMK.01/2002. According to the article 12 item 3 Decree of the Finance Minister of the Republic of Indonesia number 305/KMK.01/2002 it is mentioned that the placement of Auction Official Class II in House of Auction should be done at least 4 years after this Decree of Finance Ministry was issued. Then in item 4 of this article it is mentioned that while waiting for the placement of this Auction Official Class II as mentioned in item 3, the House of Auction can ask for assistance of an Auction Official from the Office of State Claim and Auction Service.

Kata Kunci : Hukum,Balai Lelang,Penempatan Pejabat Lelang Kelas II, Auction Official Class 2 , Auction House


    Tidak tersedia file untuk ditampilkan ke publik.