URGENSI PENANGGUHAN PERMOHONAN PASPOR TERHADAP PEMOHON YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN TERORGANISASI TRANSNASIONAL

Nizar reza fachruddin, Prof. Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law, PhD

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Peningkatan mobilitas lintas negara akibat globalisasi dan kemajuan teknologi telah mendorong lonjakan permohonan paspor di Indonesia, sekaligus membuka peluang bagi kejahatan terorganisasi transnasional seperti perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Salah satu modus yang sering digunakan adalah pemberian keterangan palsu dalam proses permohonan paspor, yang menunjukkan adanya celah dalam sistem verifikasi keimigrasian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap pemohon paspor yang memberikan keterangan palsu, mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya, serta merumuskan upaya penguatan kebijakan penangguhan permohonan paspor sebagai langkah preventif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung data empiris melalui wawancara dengan aparat imigrasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penangguhan permohonan paspor memiliki urgensi tinggi sebagai instrumen pencegahan dini terhadap penyalahgunaan dokumen perjalanan, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala hukum, kelembagaan, dan teknis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi verifikasi identitas, serta peningkatan koordinasi antarinstansi guna mewujudkan sistem keimigrasian yang efektif dan akuntabel dalam mencegah kejahatan terorganisasi transnasional.

The increase in cross-border mobility resulting from globalization and advances in technology has led to a significant rise in passport applications in Indonesia, while simultaneously creating opportunities for transnational organized crimes such as human trafficking and migrant smuggling. One commonly used modus operandi is the submission of false information in the passport application process, which indicates vulnerabilities within the immigration verification system.

This study aims to analyze the legal framework governing passport applicants who provide false information, identify obstacles in its implementation, and formulate strategies to strengthen the policy of suspending passport applications as a preventive measure. The research employs a normative–empirical legal approach, utilizing statutory and conceptual analyses supported by empirical data obtained through interviews with immigration officials. Data analysis is conducted using qualitative and descriptive methods.

The findings indicate that the suspension of passport applications has a high level of urgency as an early preventive instrument against the misuse of travel documents; however, its implementation continues to face legal, institutional, and technical challenges. Therefore, strengthening regulations, optimizing identity verification technology, and enhancing inter-agency coordination are necessary to establish an effective and accountable immigration system in preventing transnational organized crime.

Kata Kunci : Paspor RI, Keimigrasian, Penangguhan Permohonan Paspor, Kejahatan Terorganisasi Transnasional.