PELAKSANAAN KEWENANGAN BPOM (BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN) DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEREDARAN IMPOR MAKANAN LATIAO DI INDONESIA
I Wayan Artawan, Prof. Dr. Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A.
2026 | Tesis | S2 Magister Hukum Kesehatan
Penelitian Tesis ini menganalisis pelaksanaan kewenangan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dalam Pengawasan terhadap peredaran makanan Latiao dan interkoneksi regulasi Lembaga BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dengan Menteri Perdagangan serta Lembaga Bea dan Cukai dalam melakukan pencegahan peredaran makanan Latiao.
Penelitian Tesis ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menerapkan pendekatan teori hukum, asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan BPOM. Analisis data yang pakai pada penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif ialah analisis data dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang terstruktur secara sistematis diharapkan mempermudah penulis, dan pembaca memaknai hasil penelitian.
penelitian ini menunjukkan dua kesimpulan (pertama) Pelaksanaan kewenangan BPOM dalam melakukan pengawasan impor Latiao belum efektiv, karena dipengaruhi faktor substansi hukumnya, faktor aparat penegak hukumnya, faktor sarana prasarananya, faktor masyarakatnya, dan faktor budaya hukum sehingga Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawaas Obat dan Makanan belum bisa diterapkan dengan baik. (kedua) Interkoneksi BPOM dengan Kementerian Perdagangan serta dengan Lembaga Bea dan Cukai, sudah bagus tetapi karena masing-masing Lembaga ini berjalan sesuai kewenangan, dan kewajiban masing-masing kendatipun beririsan tetapi dalam UU kementerian Perdangan, dan UU ke Pabeaan tidak menjelaskan BPOM secara eksplisit terkait kewenangan teknik yang dimana semestinya ada penyebutan lembaga BPOM secara jelas, dan tegas, ketika ada kegiatan impor olahan makanan, karena melibatkan masyarakat luas sehingga hukum harusnya seperti cahaya yang memberikan penerang agar masyarakat mengerti hal-hal apa yang perlu diperbuat.
This thesis research analyzes the implementation of the authority of BPOM (Food and Drug Monitoring Agency) in supervising the circulation of Latiao food and the interconnection of regulations of the BPOM (Food and Drug Monitoring Agency) with the Minister of Trade and the Customs and Excise Agency in preventing the circulation of Latiao food.
This thesis is normative legal research, applying legal theory, legal principles, and statutory regulations related to the implementation of BPOM's authority. The data analysis used in this study is qualitative. Qualitative analysis involves analyzing data in systematically structured sentences, which is expected to facilitate the author and readers in interpreting the research results.
This study shows two conclusions (first) The implementation of BPOM's authority in supervising Latiao imports has not been effective, because it is influenced by legal substance factors, law enforcement officials, infrastructure factors, community factors, and legal culture factors so that Presidential Regulation No. 80 of 2017 concerning the Food and Drug Monitoring Agency cannot be implemented properly. (second) The interconnection of BPOM with the Ministry of Trade and with the Customs and Excise Agency is good but because each of these institutions runs according to their respective authorities and obligations, although they overlap, the Law on the Ministry of Trade and the Law on Customs does not explicitly explain BPOM regarding technical authority where there should be a clear and firm mention of the BPOM institution, when there are processed food import activities, because it involves the wider community so that the law should be like a light that provides illumination so that the public understands what needs to be done.
Kata Kunci : Efektivitas; Kewenangan BPOM; Interkoneksi BPOM./ Effectiveness; BPOM Authority; BPOM Interconnection.