Kebijakan Kriminalisasi Dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga

Laras Syaffa Nasyira, Dr. Dra. Dani Krisnawati, S.H., M.Hum

2026 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis urgensi kebijakan kriminalisasi melalui pengaturan perbuatan pidana dan sanksi pidana dalam RUU PPRT sebagai bentuk perlindungan hukum PRT, serta mengetahui dan menganalisis kebijakan kriminalisasi melalui pengaturan perbuatan pidana dan sanksi pidana yang seharusnya dalam RUU PPRT sebagai bentuk perlindungan hukum PRT. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji RUU PPRT. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undang dan pendekatan perbandingan hukum. Penelitian ini bersifat penelitian eksploratoris. Penelitian ini berbentuk penelitian preskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan didukung oleh data primer berupa wawancara dengan narasumber yang terdiri dari akademisi, perwakilan JALA PRT, dan LBH APIK Jakarta. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Urgensi kebijakan kriminalisasi melalui pengaturan perbuatan pidana dan sanksi pidana dalam RUU PPRT adalah untuk memberikan perlindungan kepada PRT selaku kelompok rentan yang membutuhkan payung hukum sehingga kriminalisasi dalam RUU PPRT merupakan langkah progresif untuk memberikan perlindungan hukum bagi PRT; (2) RUU PPRT perlu mengkriminalisasi larangan penahanan dokumen pribadi dan penahanan upah, diikuti dengan penambahan perbuatan-perbuatan pidana yang dapat merujuk pada Konvensi ILO 189 dan UU Perlidungan PRT di Filipina (Batas Kasambahay) sebagai bentuk perlindungan hukum PRT.

This study aims to analyze the urgency of the criminalization policy through the regulation of criminal acts and criminal sanctions in the PPRT Bill as a form of legal protection for domestic workers, as well as to determine and analyze the criminalization policy through the regulation of criminal acts and criminal sanctions that should be in the RUUPPRT Bill as a form of legal protection for domestic workers.

The research employs a normative legal method with statutory and comparative law approaches, is descriptive-prescriptive in nature, and utilizes secondary data supported by primary data obtained through interviews with relevant informants. 

PPRT needs to add criminalization policy through the regulation of prohibited to withhold personal document and prohibited withhold wages, also add the regulation of criminal acts and criminal sanctions that can refer to ILO Convention 189 and the Domestic Workers Act in Philippines (Batas Kasambahay) as an instruments to enforce the protection of domestic workers.

Kata Kunci : Kriminalisasi, Pekerja Rumah Tangga, Perlindungan