Pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan secara Voorfinanciering di Kabupaten Kutai Kartanegara

HADI, Abdul, Prof. Emmy Pangaribuan, SH

2005 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Penelitian dan penulisan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang muncul akibat pembangunan dengan cara voorfinanciering di Kabupaten Kutai Kartanegara. Permasalahan yang muncul adalah ; pertama tentang proses penetapan pemborong yang akan mengerjakan proyek tersebut. Kedua, tentang perlindungan hukum terhadap pihak pemborong dan pihak pemilih proyek (dalam hal ini pemerintah kabupaten). Ketiga, apakah pembangunan secara voorfinanciering tersebut tidak bertentangan dengan Undang Undang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Penulis berusaha menemukan jawaban dengan cara melakukan pendekatan yuridis, yaitu melakukan penelaahan terhadap setiap data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data primer dan data sekunder yang telah diorganisir kemudian dianalisis secara kualitatif normatif, yaitu memperhatikan data yang benar-benar terjadi dalam praktek yang kemudian dibandingkan dengan data sekunder atau norma yang seharusnya berlaku. Kemudian diambil kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Selanjutnya penulis sajikan ke dalam penyajian yang bersifat deskriptif, sehingga dapat diperoleh gambaran dan analisis yang jelas dari masalah yang ada. Dengan melakukan pendekatan yuridis terhadap semua data yang terpilih, diperoleh hasil bahwa proyek pemerintah dilakukan dengan cara voorfinanciering sesuai dengan Keppres Nomor 20 Tahun 2003, kecuali cara pembayarannya. Proyek pemerintah secara voorfinanciering ini pembayarannya baru dilakukan setelah hasil pekerjaan diserahkan kepada pemerintah daerah serta setelah dianggarkan pada tahun berikutnya. Pembangunan proyek pemerintah secara voorfinanciering ini ternyata merugikan pihak pemborong, karena setelah hasil pekerjaan diserahkan kepada pemerintah, pemborong harus menunggu pembayarannya setelah dianggarkan dalam APBD tahun berikutnya, juga perlindungan hukum bagi pemborong sangat lemah. Meski tidak ditemukan adanya buktibukti dari pelaksanan pemborongan proyek pemerintah secara voorfinanciering ini bertentangan dengan peraturan tentang praktek monopoli dan persaingan tidak sehat, akan tetapi dapat diduga telah terjadi persekongkolan diantara para pemborong dalam proses penetapan pemenang tender

The objective of this research is to find out the problems rising as the result of government’s construction project that uses advance -payment system in Kabupaten Kutai Kertanegara. The first problem is about the process of deciding on the contractor who will do the construction project. The legal protection for the contractor and the owner of the project (government) becomes the second problem. The third problem is whether advance-payment is against anti-monopoly regulation or not. This research tries to find out the answers to the problems by using juridical approach that is to process the data collected during the research. Primary and secondary data that have been analyzed by using qualitative normative method. This method is to process the data collected and compare them with the secondary data or the norm that should be in force. The researh makes conclusion using deduction method and present it descriptively. Therefore the problems and the analysis of the problems can be easily described. By using juridical approach the research finds out that advance-payment is in accordance with Keppres No 20 Tahun 2003, except the method of payment. The method of payment of advance-payment system is that the payment is paid after the contractor has done the entire construction project and handed over the result of the project to the government. Besides, the payment is budgeted next year. Advance-payment system does not benefit the contractor because the contractor has to wait for the payment and will be paid after the payment has been budgeted in the next APBD. The legal protection for the contractor is weak. Although the data do not show that advance-payment system violates anti-monopoly regulation, it can be predicted that there has been collusion among contractors to decide who gets the tender.

Kata Kunci : Hukum Dalam Bisnis,Perjanjian Voorfinanciering,Pemborongan Bangunan, Advance-payment, Antimonopoly