Pelaksanaan pemberian Hak Tanggungan Atas Tanah Milik Warga Negara Indonesia yang berdomisili di luar Indonesia

ZUL, Zulmaizar, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2005 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Penelitian mengenai Pelaksanaan Pemberian Hak Tanggungan Atas Tanah Milik Warga Negara Indonesia Yang Berdomisili Di Luar Indonesia bertujuan untuk mengetahui manfaat dan kendala yang dihadapi setelah berlakunya SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan ) dalam pelaksanaan pemberian hak tanggungan atas tanah milik Milik Warga Negara Indonesia yang berdomisili di luar Indonesia Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Data sekunder didukung penelitian lapangan yang menggunakan wawancara yang terstruktur. Hasil penelitian dianalisis dengan metode kualitatif berdasarkan penelitian yang dilakukan disamping manfaatnya cukup baik juga terdapat kendala yang dihadapi pada surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT), Menurut ketentuan dalam Undang – undang UU No. 4 tahun 1996 hanya dapat dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris di Indonesia. Apabila warga negara Indonesia yang berdomisili di luar Indonesia akan melaksanakan pemberian Hak Tanggungan Atas Tanahnya yang berada di Indonesia harus datang sendiri ke Indonesia sehingga hal tersebut tidak efektif dan efisien. Berdasarkan ketentuan konvensi wina 24 April 1963 Warga Negara Indonesia yang akan menandatangani akta tidak perlu datang ke Indonesia tetapi cukup ke kantor pejabat konsuler, di Negara dimana Warga Negara Indonesia tersebut berdomisili karena pejabat konsuler dapat melaksanakan tugas Notaris

The research about Lease Hold Mortgage implementation for Indonesia citizens in foreign countries, to know the result after binding the regulation. about Implementation Lease Hold Mortgage for Indonesian citizen properties whereas their live in Foreign Countries. This is yudicial normative research the files are collected through library research as secondary files, secondary files supported by primary files. Primary files are collected through file research by structured interview. The qualitative method use to analyze files. The result had good effect and problematic, when Lease Hold Mortgage authorization document (SKMHT) based the Indonesia regulation no 4 / 1996 must made by land deed officer (PPAT) and Notary Public. If Indonesia citizens in other countries want to use their Lease Hold Mortgage, they must come to Indonesia. in that case we know ineffective and inefficient. From legal based Vienna Convention 24 April 1963. Indonesia citizens who will assignment a deed. could be assign before Indonesia consulair officer whereas their live in. Because Consulair Officer could be as a Notary Public

Kata Kunci : Hak Tanggungan, Hak Atas Tanah, SKMHT, Tidak efektif dan efisien, Lease Hold Mortgage, Estate, Ineffective and inefficient