Kedudukan hukum data elektronik Scripless Trading dalam hukum pembuktian di Indonesia

WIBOWO, Hendriawan Arief, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2005 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang Kedudukan Hukum Data Elektronik Scripless Trading dalam Hukum Pembuktian di Indonesia. Penelitian ini didasarkan pada pendekatan hukum yuridis normatif. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Subjek dalam penelitian ini meliputi PT Bursa Efek Jakarta dan Bapepam. Disamping itu dilakukan pula wawancara terhadap responden yang dipilih secara purposive sampling dengan pedoman wawancara yang bersifat semi-structured guna mendapatkan data pendukung bagi kajian data sekunder. Responden meliputi kalangan hakim, konsultan pasar modal dan/atau advokat dan ahli telematika. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan hukum data elektronik scripless trading di Indonesia sampai saat ini masih menjadi persoalan karena Hukum Acara belum menerima data elektronik sebagai alat bukti oleh karena adanya konsep pembatasan dalam Hukum Acara baik pidana maupun perdata. Disamping itu pola pikir dari para penegak hukum masih banyak yang bersifat positivisme sehingga hukum pembuktian di Indonesia khususnya terhadap data elektronik lambat dalam perkembangannya. Data elektronik sampai saat ini belum dapat dijadikan alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang kuat karena data elektronik yang diajukan sebagai bukti di pengadilan harus didukung oleh alat bukti lain sehingga kebenaran yuridis data elektronik didasarkan pada praktik peradilan hakim.

This research aims to obtain understanding on the juridical position of scripless trading electronic data in the authentication law in Indonesia. The research applied a juridical normative approach.The research used data collecting method through library research and field research. The research subjects consist of PT Bursa Efek Jakarta (Jakarta Stock Exchange) and Bapepam. Interview with respondents, were selected in a purposive sampling, was conducted using semi-structured guided interview to obtain supporting data for the secondary data. The respondents were consisting of the circles of Judges, consultants for stock market and advocates and telematics experts. The data were analysed qualitatively and the analysis results were presented descriptively. The research results reveal that the juridical position of sripless trading electronic data in Indonesia has still been under debate, as the Law of Procedure has not admitted electronic data as evidence based on the principle of restriction in both the Criminal and Civil Procedures. In addition, law enforcers still hold positivism as their way of thinking such that the law of authentication in Indonesia, particularly for electronic data, experiences a slow progress. Electronic data have, until today, remained unable to serve as evidences with strong authentication, for all electronic data presented in the court must be supported with other instruments of evidence. Thus, the juridical truth of electronic data is based on the Judges’ judicial practice.

Kata Kunci : Hukum Hukum Perdata,Alat Bukti,Transaksi Elektronik, electronic data, scripless trading, instruments of evidence