PERGESERAN DOMINASI KEKUASAAN ELIT LOKAL: REORGANISASI PEMERINTAHAN DAERAH BANYUMAS, 1923-1937

Latif Imam Prabowo, Dr. Arif Akhyat M.A.

2026 | Tesis | S2 Sejarah

Sistem kepegawaian ditetapkan oleh Letnan Gubernur Raffles sejak 1812. Program Letnan Gubernur Raffles disebut juga sebagai pegawai negara kolonial atau kolonial beamtenstaat. Upaya tersebut merupakan langkah bagi penguasa kolonial untuk mengubah jabatan dan pekerjaan priyayi di Jawa-Madura yang sebelumnya bersifat diwariskan dan turun-temurun menjadi pegawai yang diseleksi dan diupah. Pasca Perang Jawa 1830, Belanda meneruskan sistem negara pegawai ini sampai menghadapi lonjakan pegawai dan defisit pemasukan negara tahun 1889. Untuk mengantisipasinya, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada tahun 1900 mengeluarkan sebuah reorganisasi bernama reformasi pemerintahan Mullemeister atau Bestuur Reorganisatie Mullemeister. Akibat reorganisasi tersebut, terjadi reformasi pegawai dan penggabungan wilayah di Jawa dan Madura.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak reformasi pemerintahan terhadap pegawai, baik yang termutasi, turun jabatan, maupun yang dipecat. Metode sejarah digunakan sebagai tahap penelitian untuk mengumpulkan sumber primer berupa konstitusi desentralisasi (decentralisasi wetgeving), staatsblad, regeering almanak, surat kabar, maupun buku laporan sezaman. Setelah sumber terkumpul, penelitian dilanjutkan ke tahap kritik sumber, interpretasi, dan akhirnya historiografi. Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual debirokratisasi dan depriyayisasi untuk menjelaskan kondisi pegawai dan priyayi yang dipindah-tugaskan, tersingkir dari jabatan maupun yang dipecat dari birokrasinya.

Kesimpulan penelitian ini, yaitu adanya intervensi kolonial Belanda dalam bentuk seleksi kepegawaian dan penggabungan wilayah. Bagi pegawai Bumiputra, Belanda, maupun Tionghoa yang dipandang tidak beres, maka dipindah-tugaskan maupun dipecat. Gelar juga menjadi pertimbangkan seorang pegawai yang bersangkutan akan diletakkan disuatu jabatan, baik karena riwayat pendidikan, prestasi, maupun latar belakang keluarga. Perubahan dominasi sebagai elit strategis dan relasi kuasa juga terjadi. Akibat perubahan tersebut, terdapat pegawai Bumiputra juga mendapati posisi puncak di pemerintahan daerah dan ada juga yang dipensiunkan, baik di pemerintahan kabupaten maupun dewan kabupaten. Hal tersebut membuktikan bahwa kelompok Bumiputra tidak selamanya berada di posisi paling bawah dalam lapisan kekuasaan kolonial Belanda.

Kata kunci: Desentralisasi, Reformasi Pemerintahan, Pegawai, Priyayi 

Civil servant system was established by Lieutenant Governor Raffles since 1812. Lieutenant Governor Raffles Program, known as koloniial beamten staat or colonial civil servant. That policy is a step taken by colonial ruler to changed a position and priyayi a job in Java and Madura that were previously inherited or succeeded, become as paid civil servant. After the Java War of 1830, the Dutch continued the civil servant system until faced a surge limit of servants and a state revenue deficit in 1889. To anticipate it, the Nederlands-Indies Government issued an administrative reorganization called the Mullemeister Government Reorganization or Bestuur Reorganisatie Mullemeister. As a result, it caused employees' reorganization and regional reform in Java and Madura. This study aims to explain the impact of government reorganization on employees, whether they are transferred, demoted, or dismissed. The method is Historical Analysis for collecting evidence, like a constitutional decentralization (decentralisatie wetgeving), Staatsblad, Regeering Almanac, newspaper, or colonial book report. After collecting the evidence, the research continued for critical evidence, interpretation, and historiography.

This study uses the conceptual framework of debureaucratization and depriyayization to explain the conditions of employees and priyayi who are reassigned, removed from their positions, or dismissed from their bureaucracy. The conclusion of this study is that the Dutch colonial intervention in the form of servant selection and regional reform. For the Bumiputra, Dutch, and the Chinese servants who are considered incompetent, they would be reassigned or dismissed. Titles are also taken into consideration when placing an employee in a position, whether due to educational background, achievements, or family background. The domination changed as elite strategic and ruler relation.

As a result of these changes, some Bumiputra employees also attained top positions in local government, and some were also retired, both in the regency administration and the regency council. This proves that the Bumiputra group was not always at the lowest position in the layers of Dutch colonial power.

Keyword: Decentralization, Government Reorganization, Servant, Priyayi 

Kata Kunci : Desentralisasi, Reformasi Pemerintahan, Pegawai, Priyayi