“Jalan Panjang Menyelamatkan Udara Jakarta” (Diskursus Advocacy Coalition Framework dalam Kebijakan Penanganan Polusi Udara)

Bara Brelian Atmaja, Ario Wicaksono, S.IP., M.Si., Ph.D.

2026 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Tesis ini mengkaji dinamika dan kontestasi dalam kebijakan penanganan polusi udara di Jakarta melalui perspektif Advocacy Coalition Framework (ACF), dengan menitikberatkan pada bagaimana koalisi terbentuk, berkonflik, belajar, dan mengubah tekanan politik dan publik menjadi perubahan kebijakan yang substantif. Dengan menggunakan desain studi kasus kualitatif, penelitian ini menerapkan triangulasi melalui: (1) analisis isi terhadap pemberitaan media daring utama pada periode 2019–2024, (2) wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan kunci (seperti instansi pemerintah, PLN, dan organisasi masyarakat sipil), serta (3) dokumen kebijakan dan bahan-bahan terkait lainnya, untuk memetakan sistem keyakinan, sumber daya, strategi, dan dinamika kebijakan para aktor dalam subsistem kebijakan kualitas udara.

Hasil analisis terdapat dua koalisi dominan, yaitu koalisi pro-lingkungan (yang berpusat pada Koalisi Ibukota dan aktor-aktor masyarakat sipil sekutunya) dan koalisi pro-ekonomi/ status quo (yang berpusat pada aktor-aktor pemerintah dan PLN). Meskipun koalisi pro-lingkungan berhasil meraih kemenangan yudisial yang penting, perubahan kebijakan yang terjadi tetap bersifat parsial dan “minimal”, sehingga menyingkap suatu paradoks utama: keberhasilan litigasi tidak bertransformasi menjadi reformasi implementasi yang menyeluruh. Dalam pembacaan ACF, temuan ini mencerminkan perbedaan antara pencapaian tujuan koalisi dan pengaruh koalisi—legitimasi normatif yang diperoleh di arena yudisial ternyata tidak cukup untuk menggeser kekuasaan implementatif, seperti kontrol anggaran, instrumen teknis, kapasitas administratif, dan arah kebijakan energi.

Untuk mempertajam analisis, tesis ini mengusulkan integrasi ACF dengan Multiple Streams Framework (MSF). MSF menunjukkan bahwa reformasi pasca putusan membutuhkan policy window yang singkat, yaitu ketika arus masalah (problem stream), kebijakan (policy stream), dan politik (politics stream) tetap terhubung satu sama lain. Namun, jendela peluang tersebut segera melemah ketika persepsi publik berubah—termasuk persepsi adanya perbaikan kualitas udara pada periode cuaca dengan curah hujan lebih tinggi—dan perhatian politik beralih ke isu lain. Perluasan penerapan MSF ke tahap implementasi semakin menjelaskan mengapa reformasi mengalami stagnasi ketika keterhubungan antar arus tersebut tidak dapat dipertahankan. Pada akhirnya, tesis ini berargumen bahwa policy feedback dan beban administratif yang berlebihan dapat melahirkan kelelahan birokrasi (bureaucracy fatigue) dan triase kebijakan (policy triage), yang mendorong kepatuhan minimal alih-alih perubahan yang transformatif, sehingga semakin mengukuhkan paradoks kemenangan litigasi tanpa perbaikan kebijakan yang berarti.

This thesis examines the long and contested trajectory of Jakarta’s air-pollution governance through the lens of the Advocacy Coalition Framework (ACF), focusing on how coalitions form, compete, learn, and (fail to) translate pressure into substantive policy change. Using a qualitative case study design, the research triangulates (1) content analysis of major online media coverage (2019–2024), (2) in-depth interviews with key stakeholders (e.g., government agencies, PLN, and civil society organizations), and (3) policy documents and related materials to map actors’ belief systems, resources, strategies, and policy dynamics within the air-quality policy subsystem.

The analysis identifies two dominant coalitions: a pro-environment coalition (centred on Koalisi Ibukota and allied civil society actors) and a pro-economy/status-quo coalition (centred on governmental actors and PLN). While the pro-environment coalition achieved a landmark judicial victory, policy change remained partial and “least-disruptive,” revealing a central paradox: litigation success did not translate into comprehensive implementation reform. Interpreted via ACF, this outcome reflects the difference between coalition goal attainment and coalition influence—normative legitimacy gained in the judicial venue was insufficient to shift implementation power (budgetary control, technical instruments, administrative capacity, and energy-policy direction).

To sharpen the explanation, the thesis proposes integrating ACF with the Multiple Streams Framework (MSF). MSF highlights that post-verdict reform required a short-lived policy window in which problem, policy, and politics streams remained coupled; yet the window quickly weakened as public perceptions shifted (including perceived improvement during wetter periods) and political attention reallocated. Extending MSF to implementation further explains why reforms stalled when coupling was not maintained. Finally, the thesis argues that policy feedback and administrative overload can generate bureaucracy fatigue and “policy triage,” incentivizing minimal compliance over transformative change—thereby reinforcing the paradox of victory without substantial policy improvement.

Kata Kunci : air pollution control policy; Advocacy Coalition Framework; agenda setting; Multiple Streams Framework