PELINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK SURAT KETERANGAN TANAH DI KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA (STUDI PUTUSAN KASASI NOMOR 4300 K/Pdt/2022)

Alicya Nur Amartya Krisworo, Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si.

2026 | Tesis | S2 Magister Kenotariatan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai bagaimana kesesuaian pemberian pelindungan hukum bagi pemilik Surat Keterangan Tanah (studi putusan sengketa tanah di Kabupaten Labuhan Batu Utara) dan penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor yang membedakan pertimbangan hakim dalam memutus sengketa tanah tersebut.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian normatif dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka dan data sekunder yang dikumpulkan melalui mekanisme studi kepustakaan. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, serta kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk memperoleh jawaban atas pelindungan hukum bagi pemilik Surat Keterangan Tanah (SKT) di Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi ketidaksesuaian pelindungan hukum terhadap pemilik SKT dalam berbagai tingkat peradilan, dimana Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi memberikan pelindungan berdasarkan penguasaan secara nyata dan turun-temurun sehingga sejalan dengan UUPA, meskipun hal tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan Pasal 24 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 karena pada saat pemberian SKT belum memenuhi syarat jangka waktu yang ditetapkan. Sebaliknya, Mahkamah Agung membatalkan pelindungan tersebut karena menilai kedudukan SKT tidak sah sehingga penguasaan atas tanah oleh Koperasi Tani Mandiri dianggap sah. Perbedaan putusan ini dipengaruhi oleh perbedaan penafsiran hakim, dimana pengadilan judex facti menilai SKT memenuhi syarat melalui pembuktian fisik yang didukung pengecekan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sementara Mahkamah Agung lebih menekankan pada kekuatan bukti formil yang diajukan Koperasi Tani Mandiri.

This study aims to provide an analysis of the appropriateness of legal protection for holders of Land Ownership Certificates (a study of land dispute decisions in North Labuhan Batu Regency). It also aims to identify factors that differentiate judges' considerations in resolving these land disputes.

This is a normative study, using library materials and secondary data collected through a literature review mechanism. In this study, the author employed descriptive techniques to collect accurate data, which were then analyzed using qualitative methods to obtain insights into the legal protection afforded to holders of Land Ownership Certificates (SKT) in North Labuhan Batu Regency.

The study's conclusions indicate a discrepancy in legal protection for SKT holders at various levels of the judiciary. The First Instance Court and the High Court provide protection based on actual and hereditary ownership, thus aligning with the Basic Agrarian Law (UUPA), although this does not fully align with Article 24, paragraph 2 of Government Regulation Number 24 of 1997, because the SKT did not meet the stipulated timeframe at the time of granting the SKT. In contrast, the Supreme Court overturned the protection, deeming the SKT invalid, thus deeming the Tani Mandiri Cooperative's control of the land valid. This difference in decision was influenced by differing interpretations of the judges. The judex facti court deemed the SKT to be eligible based on physical evidence supported by on-site inspections conducted by the District Court Panel of Judges, whereas the Supreme Court placed greater emphasis on the strength of the formal evidence presented by the Tani Mandiri Cooperative.

Kata Kunci : Pelindungan hukum, Surat Keterangan Tanah, penguasaan fisik tanah.