ANALISIS KONFLIK ANTARA MASYARAKAT ADAT DAN PEMERINTAH TERKAIT KEBIJAKAN PEMANFAATAN LAHAN: STUDI KASUS PROYEK STRATEGIS NASIONAL DI MBAY LAMBO NUSA TENGGARA TIMUR

Herlian Septianto, Dr. Pradhikna Yunik Nurhayati, S.I.P., M.P.A

2026 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) seringkali memicu ketegangan antara agenda pembangunan negara dan hak-hak masyarakat lokal seperti yang terjadi pada pembangunan mbay lambo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik antara masyarakat adat dan pemerintah terkait kebijakan pemanfaatan lahan untuk pembangunan Bendungan Mbay Lambo di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Dengan menggunakan Policy Conflict Framework (PCF) sebagai kerangka analisis utama, penelitian ini membedah bagaimana interaksi antara aktor, sistem keyakinan (belief systems), dan arena kebijakan membentuk eskalasi serta persistensi konflik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah pusat dan daerah, tokoh adat, serta organisasi masyarakat sipil. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldanha, serta analisis tematik dari Braun dan Clarke untuk memetakan temuan ke dalam komponen-komponen PCF.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik di Bendungan Mbay Lambo bukan sekadar persoalan administratif pengadaan tanah, melainkan benturan fundamental antara dua sistem keyakinan yang berbeda. Pemerintah beroperasi dalam paradigma teknokratis dengan logika rasional-instrumental yang memandang lahan sebagai aset pembangunan demi kesejahteraan kolektif. Di sisi lain, masyarakat adat memandang lahan sebagai ruang hidup, identitas, dan warisan leluhur yang bersifat sakral dan tidak dapat direduksi menjadi nilai moneter semata. Ketidaksesuaian (mismatch) antara arena deliberasi formal birokratis yang bersifat satu arah dengan mekanisme musyawarah adat menciptakan jarak komunikasi yang lebar.

Studi ini menyimpulkan bahwa eskalasi konflik dipicu oleh persepsi ancaman terhadap nilai-nilai inti (core values) masyarakat adat. Ketimpangan posisi struktural dalam akses terhadap informasi dan sumber daya kebijakan mengakibatkan proses negosiasi menjadi asimetris. Untuk mengatasi konflik serupa di masa depan, penelitian ini merekomendasikan perlunya pergeseran dari pendekatan teknokratis-birokratis menuju deliberasi yang inklusif dengan mengakui legitimasi struktur adat dan nilai-nilai simbolik lahan sebagai bagian integral dalam proses pengambilan kebijakan publik.

The development policy of National Strategic Projects (PSN) frequently triggers tensions between the state's development agenda and the rights of local communities, such as the construction of the mbay lambo dam. This study aims to analyze the dynamics of the conflict between indigenous communities and the government regarding land use policies for the construction of the Mbay Lambo Dam in Nagekeo Regency, East Nusa Tenggara. Utilizing the Policy Conflict Framework (PCF) as the primary analytical lens, this research examines how the interaction between actors, belief systems, and policy arenas shapes the escalation and persistence of the conflict.  This research employs a qualitative approach with a descriptive case study design. Data were collected through field observations, documentation, and in-depth interviews with various stakeholders, including representatives of the central and local governments, customary leaders, and civil society organizations. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldanha, alongside Braun and Clarke’s thematic analysis to map findings into the PCF components. 

The findings indicate that the conflict at the Mbay Lambo Dam is not merely an administrative matter of land procurement but represents a fundamental clash between two distinct belief systems. The government operates within a technocratic paradigm guided by a rational-instrumental logic that views land as a developmental asset for collective welfare. In contrast, indigenous communities perceive land as a vital living space, identity, and ancestral heritage that is sacred and cannot be reduced to monetary value. The mismatch between the formal-bureaucratic, one-way deliberation arena and the customary consensus (musyawarah adat) mechanisms has created a significant communication gap.

The study concludes that the escalation of the conflict is driven by the perceived threat to the core values of the indigenous community. Structural inequalities in access to information and policy resources have resulted in asymmetrical negotiation processes. To mitigate similar conflicts in the future, this study recommends a shift from a technocratic-bureaucratic approach toward inclusive deliberation that recognizes the legitimacy of customary structures and the symbolic value of land as an integral part of the public policy-making process.

Kata Kunci : Konflik Kebijakan, Proyek Strategis Nasional (PSN), Masyarakat Adat, Bendungan Mbay Lambo, Policy Conflict Framework, Pemanfaatan Lahan. / Policy Conflict, National Strategic Projects (PSN), Indigenous Communities, Mbay Lambo Dam, Policy Conflict Framewor