Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas desain industri bagi perajin industri logam di Purwokerto

ASTALIA, Risa Winny, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS

2005 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Bisnis)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap para perajin industri logam di Purwokerto dan untuk mengetahui upaya penegakan hukum atas pelanggaran desain industri di Purwokerto. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif sehingga penyajiannya berpangkal pada azasazas dan teori-teori dan doktrin serta perundang-undangan yang berlaku. Tipe penelitian menggunakan yuridis komperatif, dalam tipe penelitian ini berupa usaha penemuan hukum inconcreto yang sesuai untuk diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : faktor-faktor yang menyebabkan perajin industri logam di Purwokerto tidak mendaftarkan desain industri adalah : ketidakpahaman para perajin industri logam di Purwokerto tentang pentingnya perlindungan HKI, disebabkan oleh beberapa faktor; yaitu pertama : karena tingkat pendidikan yang kurang memadai, sehingga sulit memahami akan hak dan pentingnya hukum perlindungan hak-haknya, kedua; para perajin masih menerima apa adanya kenyataan yang ada secara fatalis. dan ketiga para perajin bersikap apatis terhadap Undang-Undang HKI yang ada untuk dapat memberikan perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) cara pandang seperti ini merupakan efek dari tidak berfungsi system hukum di Indonesia selama ini. Ketidakmampuan para perajin logam di Purwokerto Untuk memenuhi syaratsyarat pendaftaran sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang disebabkan oleh beberapa faktor hal yang dominan, di antaranya, pertama; faktor biaya pendaftaran yang dianggap mahal, kemudian sikap fatalisme yang ada membuat mereka beranggapan bahwa sudah cukup dengan apa yang dijalankan selama ini, pendaftaran belum tentu membawa keuntungan atau manfaat buat mereka. Kedua; aturan untuk mendaftar dianggap terlalu rumit, apalagi ketidakpahaman terhadap fungsi dan manfaat dari pendaftaran desain industri mereka. Upaya pemerintah untuk melakukan perlindungan hukum melalui hukum nasional yang berkaitan dengan HKI, khususnya desain industri logam Purwokerto, adalah sebagai berikut : Undang- Undang HKI, yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang- Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-Undang No. 30 Tahun 200 tentang Rahasia Dagang, serta Undang-Undang No. 31 Tahun 200 tentang Desain Industri, Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi melakukan pelbagai penyuluhan, pendampingan, dan pelatihan/worshop kepada para desainer/pemilik karya intektual tersebut untuk memahami hak-hak intektualnya, serta sadar untuk mendaftarkan Kekayaan intektualnya tersebut. Namun hingga kini baru ada satu orang perajin industri logam mendaftarkan HKI ke pemerintah. Perlindungan hukum terhadap para perajin industri logam di Purwokerto, hanya diberikan kepada perajin logam yang telah mendaftarkan mendaftarkan HKI ke pemerintah . Bagi perajin industri logam di Purwokerto yang tidak mendaftarkan desain industri, maka perangkat hukum yang telah ada tidak akan memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum kepada perajin logam di Purwokerto karena Hak Desain Industri baru diberikan atas dasar permohonan.

This research aim to to know the protection punish to all metal industry maker in Purwokerto and to know the effort of straightening of law for industrial collision desain in Purwokerto. .Metode used is method of approach of yuridis normatif so that its presentation have jetty to at principality and theory and doctrine and also legislation going into effect. Research type use the yuridis komperatif, in this research type in the form of effort invention punish the appropriate inconcreto to be applied to by utilize to finish an certain law case. Result of Research indicate that the : factors causing perajin of metal industry in Purwokerto do not register the industrial desain : do not understand all metal industry maker in Purwokerto of about his important is protection HKI, because of some factor; that is first : because education storey; level which less be adequate, difficult to so that comprehend the rights will and his important punish the its rightss protection, second; all metal industry maker still accept what the existence of existing fact in fatalist. and third all metal industry maker behave apathetic to existing Law HKI to can to give the protection by right of Intellectual Properties ( HKI) of is way of approach like this represent the effect from do not function the system punish in Indonesia during the time Disability of all metal industry maker in Purwokerto To fulfill registration conditions as determined by Law of because of some dominant factor matter, among other things, first; factor of registration expense assumed costly, later;then existing fatalism attitude make the them of opinion that have enough is by what run during the time, registration not yet of course bring the advantage or benefit make the them. Second; order to enlist assumed by too complicated, and surely do not understand to function and benefit from their industrial registration desain. Governmental effort to conduct the protection punish through national law of related to HKI, specially desain of metal industry Purwokerto, shall be as follows : Law HKI, that is Law No. 19 Year 2002 about Copyrights, Law No. 14 Year 2001 about Patent, Law No. 15 Year 2001 about Brand, and Law No. 30 Year 200 about Secret Trade, and also Law No. 31 Year 200 about Industrial Desain, Government of Regency Banyumas of through On duty Industry of Commerce and Co-Operation conduct all sort of counselling, adjacent, and training / worshop to all desainer / the masterpiece intektual owner to comprehend the rights intektualnya, conscious and also to register the the Properties intektualnya. But up to now newly there is one people of metal industry maker register the HKI to government. Protection punish to all metal industry maker in Purwokerto, is only passed to by metal industry maker registered to register the HKI to government . For metal industry maker in Purwokerto which do not register the industrial desain, hence law peripheral which there have will not give the guarantee of certainty and protection punish to metal industry maker in Purwokerto because Industrial Rights Desain is newly given by on the basis of application.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, perajin industri logam, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Protection punish, metal industry maker, Faculty Of Law of University of Gadjah Mada