Peran serta masyarakat dalam kebijakan pengaturan pertambangan Batubara di Kabupaten Kota Baru

FAZRIANNOOR, H. Ahmad Fitriadi, Prof.Dr. F. Sugeng Istanto, SH

2005 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Kenegaraan)

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kebijakan pengaturan pertambangan batubara di Kabupaten Kotabaru, menjelaskan peran serta masyarakat dan menilai ak ibat dari pengaruh peran serta masyarakat dalam kebijakan pengaturan pertambangan batubara di Kabupaten Kotabaru. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan (field research) dengan melakukan pengamatan dan wawancara kepada responden yang terkait langsung dengan pertambangan batubara. Penelitian ini juga dikombinasikan dengan penelitian pustaka (library research) untuk mendapatkan data sekunder dengan membaca buku dan dokumen yang berkaitan dengan data yang dicari. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: pertama, kebijakan pengaturan pertambangan batubara di Kabupaten Kotabaru belum mampu untuk meningkatkan kinerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kotabaru, mengembangkan hubungan kemitraan antara kegiatan pertambangan skala kecil, menengah, dan besar, meningkatkan efisiensi, produktifitas dan meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya mineral secara berkesinambungan; kedua, Peran serta masyarakat dalam pembentukan kebijakan pengaturan pertambangan batubara di Kabupaten Kotabaru masih sangat minim. ketiga, Peran serta masyarakat tidak memberikan pengaruh terhadap penetapan kebijakan pengaturan pertambangan batubara di Kabupaten Kotabaru.

The research objectives are to describe the policy for coal mining regulation in Kotabaru regency, to explain the people’s participation, and to assess the impact of the people’s participation in the policy for coal mining regulation in Kotabaru regency. The research was performed through field research by conducting direct observation and interview with respondents who had direct relation with the coal mining. Library research was also combined and conducted to obtain secondary data by studying books and documents relevant with these data. From the research results are revealed firstly, that the policy for coal mining regulation in Kotabaru regency has been unable to improve the performance of the Mining and Energy Office of Kotabaru regency, unable to expand partnership between small scale, medium scale and large scale mining activities, unable to improve the efficiency, productivity, and sustainable exploitation of mineral resources potential; secondly, that the people’s participation in the policy making for coal mining regulation in Kotabaru regency is still very minimum; thirdly, that the people’s participation does not give any effect to the decision of the policy for coal mining regulation in Kotabaru regency.

Kata Kunci : Hukum Tata Negara,Kebijakan Pemda,Pesan Masyarakat,People’s Participation, Policy for Coal Mining Regulation