Konflik Pemerintah Daerah dan Masyarakat Adat dalam Pengembangan Pariwisata di Wilayah Adat Pulau Lapang-Batang Kabupaten Alor

Supryadi Lilo, Drs. Subarsono, M.Si., M.A., Ph.D.

2026 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Penelitian ini mengkaji konflik antara Pemerintah Kabupaten Alor dan masyarakat adat dalam pengembangan pariwisata konservasi di wilayah adat Pulau Lapang-Batang. Tujuan penelitian adalah (1) menjelaskan faktor penyebab konflik, serta (2) merumuskan strategi penyelesaian konflik yang paling relevan dengan konteks kelembagaan dan sosial setempat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan telaah dokumen kebijakan/arsip konflik; survei persepsi digunakan sebagai data pendukung untuk memotret kecenderungan pandangan aktor.

Hasil analisis menunjukkan konflik dipicu oleh kombinasi faktor struktural dan relasional: tumpang tindih kewenangan serta rezim pengelolaan (konservasi-pariwisata-hak ulayat) yang memunculkan ketidakpastian aturan; lemahnya keadilan prosedural terutama dalam proses konsultasi dan penerapan prinsip FPIC; ketimpangan manfaat dan beban (distributif) terkait akses ruang dan penghidupan; lemahnya pengakuan (recognition) terhadap hak ulayat, lembaga adat, dan pengetahuan lokal; serta masalah informasi komunikasi yang menurunkan kepercayaan. Berdasarkan integrasi temuan, strategi penyelesaian yang paling layak adalah pendekatan bertahap: negosiasi berbasis kepentingan untuk kesepakatan awal, mediasi untuk pemulihan relasi, dan pelembagaan ko-manajemen sebagai tata kelola bersama yang mengatur aturan operasional, mekanisme keluhan, transparansi keputusan, serta skema pembagian manfaat.

This thesis examines the conflict between the Alor District Government and an indigenous community in the development of conservation-based tourism in the customary territory of Lapang-Batang Island. The study aims to (1) identify the main drivers of the conflict and (2) propose a context-appropriate conflict-resolution strategy. A qualitative case study design is employed, drawing on semi-structured in-depth interviews, participatory observation, and policy/conflict document analysis; a perception survey is used as complementary evidence to capture actors’ tendencies and preferences.

Findings indicate that the conflict is produced by intertwined structural and relational factors: overlapping authorities and layered governance regimes (conservation, tourism, and customary tenure) that create regulatory uncertainty; procedural injustice, particularly weak consultation practices and limited operationalization of FPIC; distributive injustice related to uneven tourism benefits and livelihood/access burdens; recognition injustice in the limited acknowledgement of customary rights, indigenous institutions, and local knowledge; and information communication gaps that erode trust and accelerate escalation. Based on integrated evidence, the thesis recommends a phased resolution pathway: interest-based negotiation to secure verifiable interim agreements, community mediation to restore relationships and rebuild trust, and institutionalized co-management as a binding governance arrangement supported by transparent decision-making, functional grievance mechanisms, and fair benefit-sharing.

 

Kata Kunci : Konflik kebijakan, Masyarakat Adat, Pariwisata Konservasi, FPIC, Keadilan Lingkungan, Ko-Manajemen.