Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat

BUNGA, A. Marthen, Prof.Dr. Muchsan, SH

2005 | Tesis | S2 Ilmu Hukum (Magister Hukum Kenegaraan)

Reformasi 1998 telah membawa perubahan dibidang hukum birokarsi dan demokratisasi. Dibidang demokrasi secara umum telah membawa perubahan dibidang organisasi pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. UU No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, struktur pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan DPRD telah terpisah dari eksekutif dengan tujuan memberdayakan legislatif dan untuk meningkatkan pertanggungiawaban pemerintah daerah kepada rakyat. Dalam UU NO. 22 tahun 1999 egislatif mempunyai wewenang dan tugas adalah mewakili aspirasi rakyat, legislasi dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan kebijakan pemerintah, pengawasan adalah kegiatan mengawsai setiap kebijakan pemerintah dan elayanan pablik dalam melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kab Kupang. Tujuan penelitian 1. untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan DPRD terhada pelaksanaan peraturan daerah dan kebijkaan pemerintah. untuk meniugnkatkan kesejahteraan masyarakat diKPG. 2. untuk mengetahui kendala-kendala DPRD dalam melaksanakan gengawasan terhdap pelakasanaaan Prda dan kebijkan pemda kab KPG untuk meningkatkan kesejahteraan masyartakat Kb KPG. 3. untuk mengetahui cara-cara dari DPDR untuk mengatasi kendala- kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengawasan terhadap perda dan kebijakan pemda di Kab. KPG Hasil dari penelitian menyatakan bahwa tugas DPRD tidak pernah dilaksanakan dengan baik dalam proses (pengambilan keputusan dalam perda ataupun kebijakan pemerintah daerah an pelayanan pablik. DPRD tidak mengakomodir aspirasi masyarakat. DPRD hanya sebagai tukang stempel saja, hanya sebagai pembahas tidak mempu memberikan input-input dalam penyusunan perda dan dalam proses pengambilan keputusan tidak berbeda dengan pada saat berlakuknya UU No 5 tahun 1974. DPRD tidak diberdayakan secara maksimal sebagai legislator, aspirator, pengawas dan tidak mempu mengatasi masalah dan kendala yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Kupang. Hasil penelitian ini menyatakan pelaksanaan pengawasan mengalami kendala internal dan kendala eksternal, kendala internal adalah; keadaan SDM dalam hal ini pendidikan, pengalaman dalam berpolitik, dan pengalaman berpemen'ntahan yang minim, dibidang eksternal adalah; birokrasi tidak memberdayakan mereka, kurangnya kemitraan dengan antara DPRD dan eksekutif karena mereka memiliki pengalaman yang kurang dalam bidang sosial, pembangunan dan birokrasi pemerintahan. Kesimpulan; Pelaksanaan pengawasan oleh DPRD dalam penyusuan perda dan penyusunan kebijakan pemerintah belum dilaksanakan secara Optimal sebab adanya kendala faktor internal dan eksetemal.

Reformateri on 1998 has brought in Law, beroucracy and democratisatery in the beroucracy has votalized move in government organization from centralization to decentralization. The laws no. 22 th. 1999 about local government, government styructural is head local government and legislativ. Legislativ has prepare with eksekutiv with the goals to repowerment legislativs and to increase accountability local government to the peoples. In the Law no. 22 th 1999 legislativ has authority and duty representativis, legislativ and supremesion the local regalatory and public policy. Supervision is the activity to supervice any public policy and public service to implementation with the goals. To increase properity of the people on kab. Kupang. The goals of research 1. To know how the legislativ supervision to implementations of the local regulations the public policy to increase prosperity of the people on Kab. Kupang. 2. To know how the stagnad of the legislative supervision to the local government Kab. Kupang to increase the wealth of the peoples on Kab. Kupang. 3. To know how the way of the legislative to remote the stagnad in actualization supervisions to local government in the Kab. Kupang. Result of the research has descriptiv the legislativ authority had not actualizations in the process of decision working of the local regulatory / public policy and publics services. Legislatives have not the representatively acomodation peoples aspicatively. Legislative only rubber stemple, analitical process no warranthy input in any local regulatory and public decision working process. He has nopt differently with laws no. 5 / 1974. the legislative empowerement on aspect representativ, legislatoris, supervisiuns has stagnad to implementatories in Kab. Kupang. We had finding on research on implementatis supervision with the stagnad is internal stagnation and eksternal stagnations. Internal stagnations is human research on law education. Minimal experiens in social problem, develop e and birocrativ economic problem set. Eksternal stagnation is the berocracy will not to be empowerement and to enjoy with legislatif of cause the legislativs has minimals experiens on the social problems development and berocratic problens and legislativ is a. Conclution: Supervisions implementatori by legislative on the local regulatory and publies policy desecion working of local government not yet actualization, on finding with internal and eksternal stagnation. Implication Legislativs empowerment is a best strategic to actualization of the local otonomy in representatives legislatories, and supervisions to be succesfully any developed programe of the local government to increase wealth fore of community and to decline poverty in Kab. Kupang

Kata Kunci : Hukum Tata Negara,DPRD,Pengawasan,Penyelenggaraan Pemda, Supervisions, legislativs, local regulation and public policy