DINAMIKA FORMULASI KEBIJAKAN LUMBUNG PANGAN DI INDONESIA TAHUN 2020-2024: ANALISIS MULTIPLE STREAMS FRAMEWORK (MSF)

Wawan Rahmadi, Yuli Isnadi, MPA, Ph.D.

2026 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

ABSTRAK

Tujuan - Penelitian ini mengkaji bagaimana kebijakan Food Estate di Indonesia (2020-2024) diformulasikan melalui konstruksi strategis atas krisis pangan, pemilihan solusi teknokratis secara selektif, dan konsolidasi kekuasaan politik. Studi ini mengisi kesenjangan penting dalam literatur kebijakan pangan dengan mengintegrasikan Multiple Streams Framework (MSF) dan ekonomi politik untuk menjelaskan bagaimana otoritas presiden dan koalisi elit membentuk proses pembuatan kebijakan berbasis krisis. Penelitian ini juga memperjelas peran Presiden Joko Widodo sebagai policy entrepreneur utama yang menyelaraskan pembingkaian masalah, pemilihan solusi, dan mobilisasi politik untuk mendorong agenda Food Estate.

Desain/metodologi/pendekatan - Penelitian menggunakan desain kualitatif bertriangulasi melalui analisis dokumen, pengodean tematik, dan interpretive process tracing. Data dari regulasi, pidato presiden, dokumen kementerian, dan arsip media dianalisis untuk memetakan interaksi antar-tiga arus MSF dan mengungkap mekanisme politik institusional yang menjaga terbukanya policy window. Pendekatan ini memberikan interpretasi yang ketat terhadap produksi narasi, perilaku kelembagaan, dan konfigurasi aktor.

Temuan - Hasil penelitian menunjukkan tiga dinamika utama: (1) problem stream dibentuk melalui amplifikasi narasi krisis, bukan berdasarkan indikator empiris keadaan darurat; (2) policy stream secara selektif mengutamakan solusi ekspansi lahan sambil mengeksklusi alternatif agroekologis dan berbasis komunitas; dan (3) politics stream didominasi oleh aliansi antara pemerintah pusat, aktor militer, dan korporasi. Presiden Joko Widodo memainkan peran sentral sebagai policy entrepreneur yang mengorkestrasi pembingkaian krisis, penyelarasan institusi, dan mobilisasi sumber daya. Secara keseluruhan, kebijakan Food Estate lebih mencerminkan orkestrasi politik daripada kebutuhan teknokratis. Keterbatasan/implikasi penelitian - Sebagai studi kualitatif kasus tunggal, generalisasi temuan bersifat terbatas. Penelitian selanjutnya dapat menguji model MSF dan ekonomi politik ini dalam konteks lintas negara atau lintas sektor. Implikasi praktis - Pembuat kebijakan perlu menghindari percepatan berbasis krisis dan mengutamakan strategi pangan yang inklusif, berbasis bukti, dan peka terhadap ekologi.

Implikasi sosial - Mekanisme partisipatif dan perlindungan terhadap komunitas lokal harus diperkuat untuk memitigasi risiko intervensi yang bersifat top-down. Keaslian/nilai - Penelitian ini menawarkan integrasi baru MSF dan ekonomi politik dan menghadirkan bukti empiris mengenai policy window yang direkayasa secara presidensial dalam sistem politik yang terpusat.

ABSTRACT

Objective - This study examines how Indonesia's Food Estate policy (2020-2024) was formulated through the strategic construction of a food crisis, the selective choice of technocratic solutions, and the consolidation of political power. This study fills an important gap in the food policy literature by integrating the Multiple Streams Framework (MSF) and political economy to explain how presidential authority and elite coalitions shape crisis-based policy-making processes. This study also clarifies the role of President Joko Widodo as the main policy entrepreneur who aligns problem framing, solution selection, and political mobilisation to promote the Food Estate agenda.

Design/methodology/approach - The study uses a triangulated qualitative design through document analysis, thematic coding, and interpretive process tracing. Data from regulations, presidential speeches, ministry documents, and media archives were analysed to map the interactions between the three MSF streams and reveal the institutional political mechanisms that kept the policy window open. This approach provides a rigorous interpretation of narrative production, institutional behaviour, and actor configuration.

Findings - The results of the study reveal three main dynamics: (1) the problem stream is shaped by the amplification of crisis narratives, rather than empirical indicators of emergency conditions; (2) the policy stream selectively prioritises land expansion solutions while excluding agroecological and community-based alternatives; and (3) the politics stream is dominated by alliances between the central government, military actors, and corporations. President Joko Widodo played a central role as a policy entrepreneur who orchestrated crisis framing, institutional alignment, and resource mobilisation. Overall, political orchestration rather than technocratic necessity shapes the Food Estate policy. Limitations/implications of the study - As a single-case qualitative study, the generalisability of the findings is limited. Further research could test this MSF and political economy model in a cross-country or cross-sector context.

Practical implications - Policymakers need to avoid crisis-driven acceleration and prioritise inclusive, evidence-based, and ecologically sensitive food strategies. Social implications - Participatory mechanisms and protections for local communities must be strengthened to mitigate the risks of top-down interventions. Originality/value - This study offers a new integration of MSF and political economy and presents empirical evidence of a presidentially engineered policy window in a centralised political system.

Kata Kunci : Food Estate, Multiple Streams Framework, ekonomi politik, ketahanan pangan, kebijakan publik, Indonesia.