Pelaksanaan perjanjian ekstradisi Indonesia-Australia terhadap kasus Hendra Raharja

WIDYASTUTI, Fanny, Dr. Mohd. Burhan Tsani, SH.,MH

2005 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan tehnologi khususnya tehnologi transportasi dan komunikasi, yang memudahkan lalu lintas manusia dari satu negara ke negara lain. Perpindahan manusia dari suatu negara ke negara lain, telah di manfaatkan oleh para pelaku tindak pidana dalam upaya meloloskan diri dari tuntutan, dakwaan dan pelaksanaan hukuman dari negara tempat seseorang melakukan tindak pidana seperti kasus Hendra Raharja. Pemerintah Indonesia – Australia telah memiliki perjanjian ekstradisi namun dalam praktek permintaan ekstadisi Hendra Raharja mengalami hambatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan ekstradisi Hendra Raharja. Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan ekstradisi terhadap Kasus Hendra Raharja. Penelitian ini juga merupakan penelitian normative. Cara penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dan tersier yang diperoleh denan mengunakan studi kepustakaan. Data yang telah terkumpul dianalisis secara kuantitatif yang penguraiannya secara sistematis menyeluruh dengan data yang telah terkumpul harus dipisahkan menurut kategorinya. Hasil penelitian memaparkan hambatan pelaksanaan perjanjian ekstradisi Indonesia – Australia dalam kasus Hendra Raharja, yang secara teori Indonesia – Australia telah memiliki perjanjian ekstradisi sejak tahun 1994. Hambatan pelaksanaan ekstradisi disebabakan perbedaan system hukum, perbuatan yang dimintakan ekstradisi, putusan pengadilan in absentia, belum terbentuknya Peraturan Pelaksana Undang-Undang ekstradisi no 1 tahun 1979 dan kematian Hendra Raharja.

The advance of science and technology, especially transportation and communication technology has facilitated people movement from one country to another. This often exploited by criminals as a means to escape from legal suit, accusation, and punishment in the country where they committed the crime. Such is the case of Hendra Raharja. Despite the fact that Indonesia and Australia have signed an extradition agreement, the Indonesian government’s request to extradite him from Australia meets some obstacles. The research aim t investigate the obstacles in Hendra Raharja’s extradition. The research belongs to a descriptive research, which comprehensively and systematically describes an issue concerning with the implementation of extradition I Hendra Raharja case. It is also a normative research by conducting library research to collect secondary and tertiary data. The data were analyzed qualitatively and then described comprehensively and systematically into classification based on their categories. The research results describe to obstacles in the implementation of the Indonesia – Australia extradition agreement in Hendra Raharja case despite the fact that both governments signed the agreement in 1994. the obstacles resulted from differences in juridical system, criminal conduct stipulated in the extradition request, in absentia court decision, lack of regulation for the Implementation of the Act on Extradition no 1/ 1979 and the death of Hendra Raharja.

Kata Kunci : Hukum Perjanjian,Ekstradisi,Indonesia dan Australia,Kasus Hendra Raharja, extradition, agreement, implementation