Dinamika Tata Kelola Pemerintahan Digital Pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Indonesia Tahun 2022-2025 (Studi antar-sistem (Intersystemic) dan Interoperabilitas (Interoperability) Pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN RB, Kementerian Komunikasi dan Digital)
Aulia Nur Kasiwi, Prof. Dr. Phil. Hermin Indah Wahyuni; Dr. Ratminto, M.Pol. Admin
2026 | Disertasi | S3 Ilmu Administrasi Negara
Transformasi pemerintahan digital merupakan agenda strategis nasional yang diwujudkan melalui kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai instrument utama modernisasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan public di Indonesia. Meskipun berbagai regulasi telah ditetapkan, implementasi SPBE masih menghadapi tantangan serius berupa adanya fragmentasi sistem yang lemah akan interoperabilitas data serta dinamika koordinasi lintas Kementerian yang belum optimal. Sebagian besar studi terdahulu cenderung menempatkan SPBE sebagai persoalan teknis digitalisasi maupun evaluasi kinerja sebuah sistem sehingga belum mampu menjelaskan secara mendalam kompleksitas hubungan antar sistem kelembagaan dalam tata kelola pemerintahan digital. Disertasi ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dalam analisis dinamika tata kelola pemerintahan digital dalam penerapan SPBE di Indonesia pada periode 2022-2025 dengan berfokuskan pada dua dimensi utama yaitu intersystemic governance dan interoperabilitas data, melalui studi kasus pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Komunikasi dan Digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang didukung dengan wawancara mendalam, analisis dokumen kebijakan, dan Focus Group Discussion (FGD). Kerangka analisis dalam disertasi ini mengintegrasikan teori sistem sosial khususnya konsep autopoiesis dan structural coupling dengan teori pemerintahan digital untuk memahami interaksi, koordinasi, dan relasi kekuasaan antar sistem pemerintahan digital. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam penerapan SPBE di Indonesia membentuk sistem pemerintahan digital yang bersifat otonom secara operasional namun saling bergantung secara fungsional. Dinamika intersystemic ditandai oleh adanya selective adaptation, Dimana masing-masing Kementerian mengadopsi kebijakan SPBE sesuai dengan logika sistem internalnya masing-masing, sehingga menciptakan kesenjangan antara kepatuhan regulative dan integrative substantif. Interoperabilitas data belum sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme sinergi sistemik, melainkan didominasi dengan pendekatan sectoral dan administrative. Penelitian ini juga menemukan bahwa interoperabilitas yang efektif tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi, tetapi sangat bergantung pada mekanisme koordinasi lintas sistem, keselarasan regulasi, serta kapasitas komuniaksi antar institusi. Disertasi ini menawarkan kebaruan yang terletak pada pengembangan kerangka analisis intersystemic-autopoeisis dalam tata kelola pemerintahan digital yang memosisikan SPBE bukan semata sebagai proyek intergasi teknologi, melainkan sebagai proses tata kelola antar sistem sosial yang tertutup secara operasional namun terhubung melalaui structural coupling. Studi ini memperluas pemahaman bahwa interoperabilitas dari sekedar isu teknis pertukaran data menjadi fenomena sistemik yang mencerminkan relasi kelembagaan, regulative, dan komunikasitf antar Kementerian. Dengan demikian, disertasi ini berkontribusi secara teoretis dalam pengayaan literature pemerintahan digital berbasis teori sistem serta praktis memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan desain kebijakan SPBE yang lebih adaptif, integrative, dan berkelanjutan menuju visi Indonesia Digital 2045.
Digital government transformation is a national strategic plan realized through the Electronic-Based Government System (SPBE) policy, the main tool for modernizing bureaucracy and improving the quality of public services in Indonesia. Despite numerous regulations, SPBE implementation still faces serious challenges, such as a fragmented system that lacks communication and suboptimal coordination between ministries. Most previous studies have tended to view SPBE as a technical issue related to digitalization or system performance evaluation, which is why they have not been able to explain in depth the complexity of the relationships between institutional systems in the context of digital governance. This dissertation aims to fill this gap in analyzing the dynamics of digital governance in the implementation of SPBE in Indonesia during the 2022-2025 period by focusing on two main dimensions: intersystemic governance and data interoperability, through case studies of the Ministry of Home Affairs, the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform, and the Ministry of Communication and Digital. This research employs a qualitative approach utilizing a case study design, complemented by in-depth interviews, policy document analysis, and focus group discussions (FGDs). The analytical framework in this dissertation integrates social systems theory, particularly the concepts of autopoiesis and structural coupling, with digital governance theory to comprehend the interactions, coordination, and power relations among digital governance systems. The results of this study indicate that the implementation of SPBE in Indonesia forms a digital government system that is operationally autonomous but functionally interdependent. Intersystemic dynamics are characterized by selective adaptation, where each ministry adopts SPBE policies according to its own internal system logic, thus creating a gap between regulatory compliance and substantive integration. Data interoperability has not yet fully functioned as a systemic synergy mechanism, but is instead dominated by sectoral and administrative approaches. The research also found that effective interoperability is not solely determined by technological readiness, but is highly dependent on cross-system coordination mechanisms, regulatory alignment, and inter-institutional communication capacity. This dissertation presents a novel framework for intersystemic-autopoiesis analysis in digital government governance, positioning SPBE not merely as a technological integration project but as a governance process among operationally closed social systems interconnected through structural coupling. This study broadens the understanding that interoperability transcends a mere technical issue of data exchange, evolving into a systemic phenomenon that reflects institutional, regulatory, and communicative relationships among ministries. This dissertation theoretically enriches the literature on digital governance based on systems theory and practically offers strategic recommendations for strengthening the design of SPBE policies that are more adaptive, integrative, and sustainable, in alignment with the vision of Indonesia Digital 2045. Keyword: Electronic-Based Government System, Digital Governance, Interoperability, Intersystemic Governance, Autopoiesis
Kata Kunci : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Tata Kelola Pemerintahan Digital, Interoperabilitas, Intersystemic Governance, Autopoiesis.
