IMPLIKASI KEDUDUKAN PLN SEBAGAI PEMBELI UTAMA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK DENGAN INDEPENDENT POWER PRODUCER MELALUI PERSPEKTIF ESSENTIALS FACILITIES DOCTRINE (STUDI KASUS: PT X)

Putri Anjani Aprillia, Nabiyla Risfa Izatti, S.H., LL.M.(Adv), Ph.D.

2026 | Skripsi | ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi kedudukan PLN sebagai pembeli utama dalam PJBL dengan PT X pengaruhnya terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas dalam PJBL serta untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Essential Facilities Doctrine dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PLN dan PT X.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan mengkaji penerapan regulasi serta hubungan hukum dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan PJBL antara PLN dan PT X, dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, analisis dokumen PJBL, dan wawancara dengan pihak Legal Commercial PT X sebagai responden, yang dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan PLN sebagai pengendali fasilitas esensial dan pembeli utama tenaga listrik yang diproduksi oleh PT X menciptakan posisi tawar tidak seimbang bagi PT X sebagai IPP yang berimplikasi pada terbatasnya ruang negosiasi PT X dan mengakibatkan tidak diterapkannya asas kebebasan berkontrak dan asas proporsionalitas dalam PJBL secara penuh. Penerapan Essential Facilities Doctrine dalam hubungan hukum antara PLN dan PT X belum ditemukan secara eksplisit dalam pengaturan normatif maupun dalam praktik kontraktual, namun secara implisit tercermin dari ketergantungan IPP terhadap akses jaringan dan sistem kelistrikan yang dikuasai oleh PLN. Oleh karena itu, EFD dapat diposisikan sebagai instrumen korektif untuk menilai kewajaran pembagian hak dan kewajiban serta mencegah penyalahgunaan posisi dominan PLN, guna mewujudkan hubungan kontraktual yang lebih proporsional, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam mendukung keberlanjutan transisi energi.

This research aims to examine and analyze the implications of PLN’s position as the main purchaser in the Power Purchase Agreement (PPA) with PT X and its impact on the application of the principles of freedom of contract and proportionality within the PPA, as well as to assess the application of the Essential Facilities Doctrine from the planning stage through to the implementation of the Power Purchase Agreement between Perusahaan Listrik Negara and PT X.

This study constitutes a normative–empirical legal research with a descriptive character, employing a statutory approach to examine the application of regulatory frameworks and the legal relationship arising in the planning, drafting, and implementation of the PPA between Perusahaan Listrik Negara and PT X. The data were obtained through library research, analysis of the PPA documents, and interviews with a representative from the Legal Commercial Division of PT X as the respondent, and were analyzed qualitatively to address the formulated research problems.

The findings indicate that PLN’s position as the controller of essential facilities and the main purchaser of electricity generated by PT X creates an unequal bargaining position for PT X as an Independent Power Producer (IPP), which results in limited negotiation space and leads to the incomplete application of the principles of freedom of contract and proportionality within the PPA. The application of the Essential Facilities Doctrine in the legal relationship between PLN and PT X is not explicitly recognized in statutory regulations or contractual practice; however, it is implicitly reflected in the dependence of IPPs on access to the electricity network and system controlled by PLN. Therefore, the EFD may be positioned as a corrective instrument to assess the fairness in the allocation of rights and obligations and to prevent the abuse of PLN’s dominant position, in order to establish a more proportional, equitable, and legally certain contractual relationship in support of a sustainable energy transition.

Kata Kunci : Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli Listrik, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Proporsionalitas, Essential Facilities Doctrine. Keywords: Power Purchase Agreement, Freedom of Contract, Principle of Proportionality, Essentials Facilities Doctrine