ANALISIS URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN TENTANG INOVASI PENDANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Ivan Andikhairi, Prof. Andy Omara., S.H., M.Pub&Int.Law., Ph.D

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Dengan kesenjangan pendanaan global untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebesar USD 2,5 Triliun sampai dengan USD 4,5 Triliun dan untuk mencapai “Visi Indonesia Emas 2045” Pemerintah Indonesia harus menyediakan sekitar Rp35.212,4 Triliun sampai dengan Rp35.455,6 Triliun dimana APBN hanya mampu memenuhi sekitar 18-20?ri total kebutuhan tersebut. Secara global, perkembangan Pendanaan Inovatif dapat memberikan Pemerintah Indonesia sumber pendanaan baru untuk membiayai agenda pembangunan nasional. Studi ini dilakukan untuk menganalisis seberapa urgen pengaturan tentang pendanaan inovatif harus dibentuk dalam sistem hukum nasional.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif sebagai dasar analisis. Data penelitian dikumpulkan melalui metode penelitian imersif dan wawancara semi-terstruktur dengan pemangku kepentingan serta melakukan desk study sebagai pelengkap untuk memperkaya penelitian. Beberapa diskusi akan menampilkan data kualitatif namun dijelaskan secara deskriptif-analitis untuk menghindari kebingungan dalam pembacaan data.

Hasil penelitian ini terdiri atas, pertama sistem hukum nasional Indonesia telah berperan dalam membentuk dan memberikan pandangan dalam perkembangan skema pendanaan inovatif secara global dan dalam tiap fase, terdapat perubahan paradigma dari pendanaan yang berpusat pada negara menjadi berpusat pada pendanaan dari pihak swasta. Kedua, pemanfaatan skema pendanaan inovatif yang masih rendah meskipun sistem hukum naisonal telah mengadopsi pengaturan tentang pendanaan inovatif, terdapat kebutuhan untuk merombak pengaturan sehingga lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Ketiga, untuk melakukan perubahan tersebut, Peraturan Pemerintah dapat dianggap cukup   untuk memberikan kepastian hukum dengan materi pengaturan berupa skema pendanaan inovatif, model skema pendanaan inovatif, mekanisme pemanfaatan, kriteria proyek, dan desain kelembagaan atas skema pendanaan inovatif.

With Global Development Funding Gap to Achieve SDGs between USD 2.5 trillion to 4.5 Trillion and to achieve “Visi Indonesia Emas 2045” Government of Indonesia must provide around IDR 35,212.4 Trillion to IDR 35,455.6 Trillion where State Budget could only cover around 18-20% of that need. While globally, the development of Innovative Financing could provide Government of Indonesia with a new source of funding to finance the national development agenda. This study is to analyse on how urgent the innovative financing for development regulation should be established in national legal systems.

This research is an empiric legal research with qualitative approach as a basis of analysis. Data was collected using immersive research and semi-structured interview with stakeholders while utilising desk study as a supplement to enrich the study. Some of the discussion would provide a quantitative data but presented as a descriptive-analytic to avoid confusion on how to read the data.

The conclusions of this research are; First, Indonesia national legal systems already shape and provide some insight on innovative financing schemes development globally and in every phase, there is a paradigm shift from state-centered funding to private-centered funding. Second, with a low utilization of innovative financing scheme while the national legal systems already adopted some of innovative financing regulations, there is a need to overhaul the regulations to better serve the national development funding necessities. Third, to overhaul this a Government Regulations considered enough to provide a legal certainty with a substance of regulations should covered innovative financing scheme, innovative financing scheme model, utilization mechanism, project criteria, and institutional design for the innovative financing schemes.

Kata Kunci : Pendanaan Inovatif, Sistem Hukum Nasional, Hukum dan Pembangunan, Pendanaan Pembangunan