Dimensi hukum pembangunan berkelanjutan pada Program Bangun Praja :: Studi penerapan Program Bangun Praja di Kota Yogyakarta

SUMARTINAH, Prof.Dr. H. Koesnadi Hardjasoemantri, SH.,ML

2005 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penulisan penelitian ini didasarkan pada studi kajian mengenai dimensi hukum dari prinsip pembangunan berkelanjutan pada program Bangun Praja, terutama pada penerapan program Bangun Praja di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menjelaskan mengenai: pertama, apa dan bagaimana dimensi hukum dari pembangunan berkelanjutan pada pengaturan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, melalui program Bangun Praja termasuk penerapan hukum lingkungan pada program tersebut. Kedua, kendala dan peluang penerapan program Bangun Praja berkaitan dengan dimensi hukum dari pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini difokuskan pada penelitian empiris yang berlokasi di Kota Yogyakarta. Akan tetapi, dalam penelitian ini juga dipertimbangkan tinjauan kepustakaan dengan menggunakan referensi terpilih, jurnal, studi dokumen internasional, national dan lokal, peraturan nasional dan daerah, website maupun perjanjian internasional untuk mendukung teori. Untuk itu, analisis data tersebut dilakukan secara kualitatif. Dengan demikian, hasil penelitian yang diharapkan adalah memberikan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan dimensi hukum dari pembangunan berkelanjutan, bagaimana arti penting atau peran hukum dalam konteks penerapan hukum lingkungan pada program Bangun Praja, maupun kendala dan peluang dalam penerapan program tersebut berkaitan dengan dimensi hukum pembangunan berkelanjutan, terutama di kota Yogyakarta untuk mencapai tata praja pemerintahan yang baik seperti kota bersih, kinerja pemerintah yang baik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

This paper is based on a research in the field study on the legal dimension of sustainable development principles in the implementation of Bangun Praja Programme, particularly Bangun Praja Programmme Implementation in District of Yogyakarta. The research examines firstly, what and how are the legal dimensions of sustainable development in the implementation of action programme of the environmental management namely Bangun Praja Programme, including environmental law enforcement of the programme, secondly, some opportunities and obstacles of Bangun Praja Programme implementation face that relate to legal dimension of sustainable development principles. The research is mainly empirical research, which is located at District of Yogyakarta. However, this research is also considering library research in using a number of selected books, journals, national and local regulations, official documents, documents of international and national organisations, website, and international agreement for supporting the theoretical bases. These data are analysed qualitatively. The result of this research shows the meaning of legal dimension of sustainable development, environmental law enforcement in the contexts of Bangun Praja programme implementation, and some opportunities as well as some obstacles of the programme of Bangun Praja at District of Yogyakarta to achieve a good environmental governance such as clean city, a good government performance and a high quality of life.

Kata Kunci : Hukum Lingkungan,Pembangunan Berkelanjutan, legal dimension, sustainable development, bangun praja.