KOPERASI DAN PASAR SEBAGAI FASILITAS EKONOMI PADA TINGKAT DESA DALAM PENGUATAN BASIS ASET DAN KAPASITAS FISKAL KABUPATEN BANTUL 2020-2024

Fachry Ichwan Permana, Yudistira Hendra Permana, S.E., M.Sc., Ph.D.

2026 | Tugas Akhir | D4 Manajemen dan Penilaian Properti

Kelembagaan ekonomi desa, khususnya koperasi dan pasar, dipandang sebagai 

institusi yang berpotensi memperkuat aktivitas ekonomi lokal serta mendorong 

integrasi masyarakat ke dalam sistem ekonomi formal. Dalam perspektif keuangan 

publik daerah, penguatan ekonomi desa dapat tercermin melalui perluasan basis 

aset formal dan peningkatan kapasitas fiskal berbasis properti. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh koperasi dan pasar desa 

terhadap jumlah objek pajak PBB-P2 sebagai indikator perluasan basis aset formal 

masyarakat serta terhadap realisasi penerimaan PBB-P2 sebagai indikator kapasitas 

fiskal aktual desa di Kabupaten Bantul selama periode 2020–2024.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif dengan metode 

regresi data panel. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul 

yang mencakup 75 desa selama lima tahun pengamatan sehingga menghasilkan 375 

observasi. Estimasi dilakukan menggunakan Random Effect Model yang diperkuat 

dengan clustered robust standard error pada level desa untuk mengatasi 

heterogenitas antar desa serta potensi autokorelasi dan heteroskedastisitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap realisasi penerimaan PBB-P2, di mana setiap penambahan satu 

unit koperasi berasosiasi dengan peningkatan penerimaan sekitar Rp13,9 juta per 

desa per tahun. Sebaliknya, koperasi dan pasar tidak berpengaruh signifikan 

terhadap jumlah objek pajak PBB-P2, dan pasar juga tidak menunjukkan pengaruh 

signifikan terhadap realisasi penerimaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa 

koperasi lebih berperan dalam meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi 

nilai ekonomi atas aset yang telah terdaftar dibandingkan dalam mendorong 

ekspansi objek pajak baru. Variabel kontrol menunjukkan bahwa faktor 

aksesibilitas spasial berpengaruh terhadap jumlah objek pajak, sementara indikator 

infrastruktur dasar memiliki kecenderungan berpengaruh terhadap realisasi 

penerimaan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan koperasi 

sebagai kelembagaan ekonomi desa lebih efektif dalam mendukung peningkatan 

kapasitas fiskal aktual dibandingkan dalam memperluas basis aset formal 

masyarakat. Dengan demikian, strategi pembangunan desa berbasis aset perlu 

disertai integrasi kelembagaan ekonomi dengan sistem administrasi pertanahan dan 

perpajakan daerah guna memperkuat kemandirian fiskal desa secara berkelanjutan.

Village economic institutions, particularly cooperatives and markets, are 

considered strategic mechanisms for strengthening local economic activity and 

integrating communities into the formal economic system. From a public finance 

perspective, the strengthening of the village economy can be reflected in the 

expansion of the formal asset base and the enhancement of property-based fiscal 

capacity. This study aims to analyze and examine the influence of village 

cooperatives and markets on the number of Rural and Urban Land and Building 

Tax objects (PBB-P2) as an indicator of the expansion of the formal asset base, as 

well as on the realization of PBB-P2 revenue as an indicator of actual village fiscal 

capacity in Bantul Regency during the period 2020–2024.

This research employs a quantitative explanatory approach using panel data 

regression. The data are sourced from the Statistics Indonesia (BPS) of Bantul 

Regency, covering 75 villages over a five-year observation period, resulting in 375 

observations. The estimation is conducted using the Random Effect Model, 

strengthened with clustered robust standard errors at the village level to control 

for inter-village heterogeneity as well as potential autocorrelation and 

heteroskedasticity.

The results indicate that cooperatives have a positive and statistically 

significant effect on the realization of PBB-P2 revenue, where each additional 

cooperative is associated with an increase of approximately IDR 13.9 million in 

annual tax revenue per village, ceteris paribus. In contrast, both cooperatives and 

markets do not have a significant effect on the number of PBB-P2 tax objects, and 

markets also show no significant effect on tax revenue realization. These findings 

suggest that cooperatives play a more substantial role in enhancing fiscal capacity 

through the optimization of the economic value of existing registered assets rather 

than in expanding the number of new taxable objects. Control variables indicate 

that spatial accessibility affects the number of tax objects, while basic 

infrastructure shows a tendency to influence revenue realization.

Overall, this study concludes that strengthening cooperatives as village 

economic institutions is more effective in supporting actual fiscal capacity than in 

expanding the formal asset base. Therefore, asset-based village development 

strategies should be accompanied by stronger institutional integration between 

local economic institutions and land and tax administration systems to sustainably 

reinforce village fiscal independence.

Kata Kunci : koperasi desa, pasar desa, PBB-P2, jumlah objek pajak, kapasitas fiskal, data panel.