EKSPLORASI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETIDAKSELARASAN ANTARA KUALITAS MANAJEMEN RISIKO DENGAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: STUDI KASUS DI PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

Erry Dwi Prabowo, Prof. Irwan Taufiq Ritonga, S.E., M.Bus., Ph.D., CA.

2025 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi/Akuntansi Terapan

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor penyebab ketidakselarasan antara kualitas manajemen risiko dengan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Metode penelitian – Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus eksplorasi dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, wawancara semi tersetruktur, dan analisis dokumen yang relevan. Teknik pengumpulan data ditujukan pada pemerintah daerah yang paling terlihat terjadi ketidakselarasan antara kualitas manajemen risiko dengan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Pemerintah Kabupaten Pangandaran) dengan pendekatan pemilihan partisipan menggunakan konsep Three Lines of Defends dan lembaga eksternal sebagai pembina dan penilai kualitas manajemen risiko pemerintah daerah.

Temuan – Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko di pemerintah daerah mencerminkan pola policy-practice decoupling, dimana kebijakan yang telah diadopsi oleh pemerintah daerah tidak terintegrasi dengan praktik sehari-hari sehingga hasil tidak tercapai. Secara lebih rinci, penelitian ini mengidentifikasi tujuh faktor kunci yang mendorong terbentuknya ketidakselarasan tersebut yang mengakibatkan kebijakan yang diimplementasikan belum bisa membantu mencapai hasil yang telah ditetapkan. Faktor tersebut meliputi faktor internal yaitu Dorongan Legitimasi; Tahap awal implementasi; Keterbatasan kapasitas Implementasi; dan Lemahnya Dukungan Konstituen Internal. Faktor eksternal yaitu Keterbatasan Standar Kebijakan MR; Keterbatasan Sistem Penilaian MR; dan Lingkungan yang terfragmentasi

Batasan/Implikasi – Penelitian ini difokuskan pada pemerintah daerah yang selama periode 2021-2023, paling menunjukkan peningkatan kualitas manajemen risiko tetapi tidak diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. penelitian ini memperkaya literatur decoupling dengan memberikan bukti empiris bahwa policy–practice decoupling tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal organisasi, tetapi juga dibentuk oleh mekanisme eksternal organisasi, sehingga implementasi kebijakan manajemen risiko cenderung bersifat simbolis. Secara praktis, temuan ini memberikan masukan bagi pemerintah daerah untuk mengintegrasikan MR ke proses bisnis agar tujuan organisasi dapat tercapai serta bagi pembuat kebijakan agar merancang kebijakan dan sistem penilaian yang tidak hanya menekankan kepatuhan formal, tetapi juga efektivitas implementasi.

Orisinalitas – Penelitian ini mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya dalam penerapan manajemen risiko di sektor publik dalam konteks pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan memberikan bukti empiris bagaiman policy practice dapat terjadi tidak hanya dari faktor internal tetapi juga karena faktor eksternal meliputi keterbatasan kebijakan, keterbatasan sistem penilaian dan lingkungan yang terfragmentasi.

ABSTRACT

Objectives – This study aims to explore the factors underlying the misalignment between the quality of risk management and the quality of local government financial management.

Research Methods – This study employed an exploratory case study design with a qualitative approach. Data were collected through semi-structured interviews and analysis of relevant documents. Data collection focused on a local government that most prominently exhibited a misalignment between improvements in risk management quality and financial management performance (Pangandaran Regency Government). Participant selection was guided by the Three Lines of Defense framework and included both internal actors and external institutions responsible for supervising and assessing the quality of local government risk management.

Findings – The main findings indicate that risk management implementation in local government reflects a pattern of policy–practice decoupling, in which formally adopted policies are not integrated into day-to-day practices, resulting in the failure to achieve intended outcomes. More specifically, this study identifies seven key factors that drive the emergence of this misalignment, leading to the limited effectiveness of implemented policies in achieving established objectives. These factors consist of internal factors,legitimacydriven motivation, early-stage implementation, limited implementation capacity, and weak internal constituent support and external factors, including limited risk management policy standards, inadequate risk management assessment systems, and a fragmented external environment..

Limitations/Implications - This study focuses on a local government that, during the 2021–2023 period, demonstrated significant improvements in risk management quality that were not accompanied by improvements in the quality of financial management. Academically, this study enriches the decoupling literature by providing empirical evidence that policy–practice decoupling is not only influenced by internal organizational factors but is also shaped by external organizational mechanisms, leading risk management implementation to become largely symbolic. Practically, the findings offer insights for local governments to integrate risk management more substantively into business processes in order to achieve organizational objectives, and for policymakers to design policies and assessment systems that emphasize not only formal compliance but also implementation effectiveness.

Originality - This study addresses a gap in prior research on risk management implementation in the public sector by examining the context of local government financial management. It provides empirical evidence that policy–practice decoupling arises not only from internal organizational factors but also from external factors, including limitations in policy design, deficiencies in assessment systems, and a fragmented institutional environment.

Kata Kunci : Manajemen risiko, pengelolaan keuangan pemerintah daerah, institusional decoupling, policy-practice decoupling