Praktek perjanjian sewa-menyewa Pondokan di Kota Yogyakarta

ARIFA, Zil, Prof.Dr. R.M. Sudikno Mertokusumo, SH

2005 | Tesis | S2 Ilmu Hukum

Penelitian mengenai “Praktek Perjanjian Sewa-menyewa Pondokan di Kota Yogyakarta” merupakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum para pihak dalam praktek perjanjian sewa menyewa pondokan di kota Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer, guna mendukung kesempurnaan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan secara purposive sampling. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum para pihak dalam praktek perjanjian sewa-menyewa pondokan di Kota Yogyakarta masih kurang, baik perlindungan hukum oleh para pihak sendiri maupun oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Kurangnya perlindungan hukum para pihak tergambar dari perjanjian sewa-menyewa pondokan yang berbentuk perjanjian tidak tertulis yang kurang menjamin kepastian hukum, sehingga sering timbul permasalahan di antara para pihak. Permasalahan tersebut pada umumnya adalah mengenai uang sewa dan tata tertib pondokan. Penyelenggara pondokan sering kali menaikkan harga sewa pondokan tanpa ada kesepakatan dengan penyewa serta tidak menyediakan ruang tamu dan tata tertib di pondokan yang dikelolanya. Di lain pihak penyewa sering tidak membayar uang sewa pada waktunya atau bahkan tidak membayar sama sekali serta tidak mematuhi tata tertib pondokan. Kurangnya perlindungan hukum oleh Pemerintah Kota Yogyakarta tergambar dari ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pondokan yang lebih diorientasikan pada masalah retribusi dan pada kenyataannya perda ini juga belum dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara maupun penyewa pondokan sebab mereka tidak mengetahui hak dan kewajibannya dalam perda karena kurangnya sosialisasi serta kurangnya kesadaran hukum. Di samping itu tidak adanya kepastian hukum terbukti dengan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak tetapi tidak dikenai sanksi sebagaimana sudah diatur dalam perda

The research on “The Lease of Boardinghouses in Yogyakarta City” is a juridical normative research the aim of which is to know the legal protection for the involved parties to the lease agreement of boardinghouses in Yogyakarta city. The researcher under took library research to obtain the secondary data and field research to obtain the primary data, to support the secondary ones. The method of data collection was carried out by purposive sampling technique. The data obtained were then analyzed using qualitative method. The research shows that the legal protection for the involved parties to the lease of boardinghouses in Yogyakarta city is still far from adequate, either in the legal protection by the involved parties or by the government of Yogyakarta city. The lack of protection to the parties involved is reflected in the lease agreement of boardinghouse which takes the form of unwritten agreement which does not guarantee legal certainties, so that it often triggers conflicts between them. The problems normally are about the rent and rule of the boardinghouses. The landlords often increase the rent without any agreement with the tenants, do not provide guest room and rules in the boardinghouses they manage. On the other hands, the tenants often pay the rent late and even do not pay the rent at all; and do not obey the rule as well. The lack of legal protection given by the government of Yogyakarta city is reflected in the Regional Regulations of Yogyakarta City No 4 Year 2003 on the Management of Boardinghouses which only concerns with retribution and in reality, this Regional Regulation has not been implemented well by both the landlords and the tenants because they do not know the rights and responsibilities as the result of the lack of its socialization and the lack of legal awareness. Besides, the absence of legal certainties is proven by the huge number of violations committed by all parties but got no sanction as they should have, as written in the regional regulations.

Kata Kunci : Hukum Perjanjian,Sewa Menyewa Pondokan,Perlindungan Hukum,Lease, Boardinghouse, Yogyakarta City