‘Token Sampah’: Translasi Partisipasi dalam Jaringan Tata Kelola Persampahan Kota Yogyakarta

Aditya Mahendra Putra, Dr. Dra. Ambar Teguh Sulistiyani, M.Si.

2026 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Penelitian ini berangkat dari persoalan bahwa partisipasi dalam tata kelola persampahan kerap diposisikan sebagai resep normatif–teknokratis, sehingga menutupi dimensi relasional dan sosio-material yang menentukan bagaimana peran dibentuk, dinegosiasikan, serta siapa yang diikutkan atau dikecualikan, terutama pada situasi darurat sampah. Actor–Network Theory (ANT) digunakan sebagai kerangka analisis dengan berfokus pada tahap translasi (problematization, interessement, enrollment, mobilization). Bersamaan dengan itu, token sampah (baik objek fisik maupun simbolik) ditelusuri sebagai perangkat relasional yang mengikat peran, mengarahkan tindakan, dan memproduksi legitimasi partisipasi jaringan. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif-interpretatif dengan studi kasus, pada latar situasi darurat sampah di Kota Yogyakarta. Penelitian ini hendak menjawab pertanyaan: bagaimana proses partisipasi ditranslasikan dan distabilkan melalui ‘token sampah’ dalam jaringan tata kelola persampahan Kota Yogyakarta pada situasi darurat?

Penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa partisipasi antar-aktor pada darurat sampah Kota Yogyakarta merupakan proses penataan keterlibatan melalui token yang beredar dalam jaringan yang bertumpu pada stabilitas aliran logistik, namun stabilitas ini rapuh (black-box) selama token bukan dirancang untuk mengupayakan perombakan sistemik relasi produksi-distribusi-konsumsi. Simpulan ini didasarkan argumen kunci yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu: (1) Darurat berperan sebagai mesin percepatan perakitan ulang jaringan yang mengarahkan fokus pemindahan sampah sebagai modus tata kelola. Pada saat sama, materialitas sampah bukan sebatas latar pasif, melainkan aktan (entitas aktif) yang memiliki agensi dalam jaringan; menjadi sumber tekanan sekaligus desain brief jaringan.; (2) Partisipasi kemudian diikat (atau bahkan dikunci) melalui token. Ia menjadi perangkat command pembentuk subjek partisipasi: relasi antar-aktor dimediasi token yang tidak hanya mengarahkan, namun juga membatasi kemungkinan partisipasi; (3) Partisipasi tidak pernah netral, ia ditata melalui token yang mengatur akses, manfaat, beban, dan risiko secara asimetris; dan (4) Stabilitas jaringan selalu bersifat sementara, ia ditopang sejumlah black-box yang menyembunyikan kontroversi.

Secara teoretis, penelitian ini memberi pengayaan produktif terhadap prinsip generalized symmetry dalam ANT, pengayaan pembacaan partisipasi, dan tata kelola persampahan dengan menegaskan agensi perangkat sosio-material dalam perakitan jaringan sekaligus memposisikan token sebagai instrumen kuasa. Secara praktis, ‘sirkular bersyarat’ direkomendasikan melalui tiga perbaikan struktural agar black-box mencair dan sirkularitas tidak berhenti pada praktik mikro, namun mampu bertransformasi sistemik menjadi praktik luas. Batasan dalam penelitian ini terkait studi kasus tunggal dan berfokus pada konteks darurat, keterbatasan jangkauan penelitian sebagai siasat logis mengatasi problem epistemik ‘follow the actor’ khas ANT, serta keterbatasan kuantifikasi dampak token. Studi lanjutan direkomendasikan untuk menjawab keterbatasan, sebagai arah pengembangan dan perluasan temuan penelitian ini. 

This study stems from the problem of how dominant the view of participation in waste governance is positioned as a normative-technocratic prescription, thereby obscuring the relational and socio-material dimensions that determine how roles are formed and negotiated, and who is included or excluded, especially in waste emergencies. Actor–Network Theory (ANT) is used as the analytical framework, focusing on the stages of translation (problematization, interessement, enrolment, mobilization). At the same time, tokens (both symbolic and physical objects) are traced as relational devices that bind roles, direct actions, and legitimize network participation. The research was conducted through a qualitative-interpretative approach with case studies, in the context of the waste crisis in Yogyakarta. This study seeks to answer the question: how is the participation process translated and stabilized through ‘waste tokens’ in the Yogyakarta City waste network in a crisis?

This study concludes that participation among actors in the waste crisis in Yogyakarta City is a process of structuring involvement through tokens circulating within network that relies on the stability of logistics flows. However, this stability is fragile (black-box) as the tokens are not designed to bring systemic change in the relations of production, distribution, and consumption. This conclusion is based on key arguments found in this study, namely: (1) Waste crises act as engines for accelerating the reassembly of networks that direct the focus of waste transfer as a mode of governance. At the same time, the materiality of waste is not merely a passive entity, but rather an actant (active agent) that has role within the network; it becomes a source of pressure as well as a design brief for the network; (2) Participation is then bound (or even locked) through tokens. It becomes a command device that shapes the subject of participation: relations between actors are mediated by tokens that direct and also limit the possibilities of participation; (3) Participation is never neutral; it is structured through tokens that regulate access, benefits, burdens, and risks asymmetrically; and (4) The network stability always temporary; it harbours number of controversies that are wrapped up in a black box.

Theoretically, this research provides a productive enrichment of the principle of generalized symmetry in ANT, an enrichment of the reading of participation, and waste management by affirming the agency of socio-material devices in network assembly while positioning tokens as a power instrument. Practically, ‘conditional circularity’ is recommended through three structural improvements so that black boxes dissolve and circularity does not stop at micro practices but able to transform systemically. The limitations of this study relate to a single case study and focus on crisis context, the limited scope of the study as a logical strategy to overcome the epistemic problem of ANT ‘follow the actor’, and the limitations of quantifying the impact of tokens. Further studies are recommended to address these limitations, as a direction for the development and expansion of the findings of this study. 

Kata Kunci : waste governance, actor-network, token, participation, materiality, obligatory passage point