Eksplorasi Modus Operandi Korupsi Tanah Kas Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta

Surya Darma, Prof. Irwan Taufiq Ritonga, S.E., M.Bus., Ph.D., CA.

2025 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi/Akuntansi Terapan

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi modus operandi korupsi Tanah Kas Desa (TKD) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Indonesia. Selain itu, penelitian ini berupaya memperdalam pemahaman mengenai interaksi elemen-elemen fraud dalam praktik korupsi sebagai landasan konseptual bagi perumusan strategi antifraud dan pemberantasan korupsi di sektor pertanahan.

Desain/Metodologi/Pendekatan – Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal. Analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis tematik. Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan sembilan aktor kunci, meliputi terpidana korupsi, pengelola, dan pengawas Tanah Kas Desa. Data sekunder bersumber dari dokumen relevan yang berkaitan dengan kasus dan kebijakan pertanahan. Kualitas data dan temuan dijamin melalui penerapan prinsip validitas, reliabilitas, dan saturasi data.

Temuan – Penelitian ini menghasilkan dua temuan utama. Pertama, modus operandi korupsi Tanah Kas Desa di DIY yang terbentuk melalui dua dimensi yang saling terkait, yaitu dimensi intensi dan dimensi aktualisasi. Dimensi intensi membentuk dorongan dan justifikasi tindakan, sedangkan dimensi aktualisasi merepresentasikan praktik korupsi yang dilakukan. Kedua, hasil diskusi menunjukkan bahwa elemen-elemen dalam Fraud Hexagon bekerja melalui mekanisme yang saling berinteraksi. Mekanisme psikologis yang tercermin dalam stimulus, rasionalisasi, dan ego berperan dalam penguatan intensi, sementara mekanisme struktural mengoperasikan tindakan korupsi melalui kapabilitas, peluang, dan kolusi. Temuan ini mendorong pengajuan rethinking terhadap Teori Fraud Hexagon sebagai kerangka analisis yang bersifat prosesual.

Keterbatasan – Keterbatasan penelitian ini terletak pada tidak dilibatkannya dokumen putusan pengadilan sebagai bagian dari triangulasi teknik. Namun, keterbatasan tersebut diantisipasi melalui penerapan triangulasi sumber yang kuat, sehingga mampu menghadirkan keragaman perspektif dan memperkuat validitas data empiris.

Implikasi Praktis – Artikel ini berkontribusi pada pengembangan strategi pemberantasan korupsi di sektor pertanahan dengan memperkenalkan dimensi modus operandi dan rerangka prosesual Fraud Hexagon sebagai dasar analisis dalam perancangan kebijakan pencegahan dan intervensi yang lebih tepat sasaran.

Orisinalitas/Nilai – Berbeda dari studi yang bertumpu pada dokumen hukum dan putusan pengadilan, artikel ini menawarkan perspektif empiris langsung dari aktor yang terlibat dalam praktik korupsi. Pendekatan ini memungkinkan terungkapnya modus operandi serta dinamika prosesual elemen fraud yang masih relatif terbatas dibahas dalam literatur sebelumnya.

Objectives – Drawing on an empirical study, this article aims to identify the modus operandi of corruption involving Village Treasury Land in the Province of Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Indonesia. In addition, the study seeks to deepen the understanding of how fraud elements interact in corrupt practices, providing a conceptual foundation for the development of anti-fraud strategies and anti-corruption efforts in the land sector.

Design/Methodology/Approach – This study employed a qualitative research design utilizing a single-case study approach. Data were analyzed through thematic analysis. The research utilized both primary and secondary data. Primary data were collected via semi-structured, in-depth interviews with nine key actors from the Village Treasury Land bureaucracy in the Province of DIY, comprising convicted offenders, administrators, and supervisors. Secondary data were obtained from relevant documents related to land cases and land governance policies. Data quality and robustness of findings were ensured through the application of validity, reliability, and data saturation principles.

Findings – The study yields two main findings. First, the modus operandi of corruption involving Village Treasury Land in the Province of DIY is constructed through two interrelated dimensions: the intention dimension and the actualization dimension. The intention dimension shapes motivation and justification for corrupt behavior, while the actualization dimension represents the execution of corrupt practices. Second, the findings indicate that the elements of the Fraud Hexagon operate through interrelated mechanisms. Psychological mechanisms, reflected in stimulus, rationalization, and ego, strengthen corrupt intentions, whereas structural mechanisms operationalize corruption through capability, opportunity, and collusion. These findings support a rethinking of the Fraud Hexagon Theory as a process-oriented analytical framework.

Research Limitations – A limitation of this study lies in the exclusion of court verdict documents as part of methodological triangulation. However, this limitation was mitigated through strong source triangulation, which enabled the incorporation of diverse perspectives and enhanced the validity of the empirical data.

Practical Implications – This article contributes to the development of anti-corruption strategies in the land sector by introducing a modus operandi dimension and a processual Fraud Hexagon framework as analytical foundations for designing more targeted prevention policies and intervention measures.

Originality/Value – Unlike studies that primarily rely on legal documents and court rulings, this article offers direct empirical insights from actors involved in corrupt practices. This approach enables the identification of modus operandi and the processual dynamics of fraud elements that remain underexplored in existing literature.

Kata Kunci : Village Treasury Land Corruption; Modus Operandi; Rethinking Fraud Hexagon; Qualitative Case Study.