Policy Learning dalam Kebijakan Perlindungan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus pada Kota Yogyakarta)

Sri Wulan Agustin, Prof. Dr. Muhadjir Darwin, MPA

2025 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi isu krusial yang tidak hanya menjadi isu marginal tetapi juga sebuah bukti epidemi sosial yang tersebar secara terstruktur dan sistematis di berbagai belahan dunia. Penelitian ini menganalisis bagaimana mekanisme policy learning dalam kebijakan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Yogyakarta, dengan fokus pada bagaimana policy learning berkontribusi terhadap perubahan kebijakan dari Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2013 menjadi Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, yang bertujuan memahami secara mendalam dinamika pembelajaran kebijakan dalam konteks lokal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen kebijakan, dengan melibatkan aktor dari lembaga pemerintah, unit layanan, Non Governmental Organization (NGO), penegak hukum, dan jejaring masyarakat sipil. Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) dengan penekanan pada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan utama penelitian mengidentifikasi bahwa policy learning di Kota Yogyakarta dipicu oleh tiga faktor utama, yaitu: (1) Interaksi antar aktor lintas sektor yang intensif dan berkelanjutan, (2) Tekanan eksternal berupa peningkatan kasus, tuntutan masyarakat sipil, dan perubahan regulasi nasional, serta (3) Konteks sosial, politik, dan budaya yang khas, ditandai oleh kuatnya tradisi aktivisme perempuan, peran strategis organisasi masyarakat sipil, serta kepemimpinan simbolik dan substantif Kanjeng Ratu Hemas dalam isu perlindungan perempuan dan anak. Proses policy learning berlangsung melalui mekanisme evaluasi implementasi, umpan balik dari penanganan kasus, serta lesson drawing dari praktik lokal dan jejaring. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian policy learning dengan menegaskan pentingnya konteks lokal dan jaringan aktor dalam proses policy learning. Secara empiris, temuan penelitian memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah untuk membangun sistem policy learning yang lebih terstruktur, berbasis data, dan berorientasi pada perubahan sosial jangka panjang dalam kebijakan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kata Kunci : Policy Learning, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Abstarct

Violence against women and children remains a critical social issue, not merely as a marginal concern but as a structured and systemic social epidemic. This thesis examines the mechanism of policy learning within the policy framework of protection against violence toward women and children in the City of Yogyakarta. The study focuses on how policy learning contributed to the transformation of local regulation from Mayor Regulation No. 39 of 2013 to Mayor Regulation No. 7 of 2025. Using a qualitative case study design, the research seeks to understand the dynamics of learning processes embedded within local governance and inter-organizational collaboration. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and document analysis involving government agencies, service units, non-governmental organizations, law enforcement actors, and civil society networks. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, emphasizing data reduction, data display, and conclusion drawing.

The findings reveal that policy learning in Yogyakarta is driven by three major factors: intensive cross-sectoral interaction among actors, external pressures including increasing case reports and national regulatory changes, and the unique socio-political context characterized by strong women’s activism and symbolic leadership. Policy learning occurs through mechanisms such as case-based learning, evaluation of implementation gaps, lesson drawing from local practices, and bottom-up information exchange between NGOs and government institutions. The study confirms that learning processes do not solely emerge from formal regulatory frameworks but from experiential engagement with complex case realities. Theoretically, the research enriches policy learning literature by highlighting the importance of local context and actor networks in shaping policy change. Empirically, it provides strategic recommendations for local governments to institutionalize structured, data-driven, and participatory learning systems aimed at long-term social transformation in violence protection policies.

Keywords: Policy Learning, Violence against Women and Children

Kata Kunci : Policy Learning, Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak