Pola dan Determinan Digitalisasi Antar Wilayah di Indonesia Pada Era Percepatan Pembangunan Digital Nasional Tahun 2019-2024

Muhammad Arifiansyah Ayub, Doddy Aditya Iskandar, S.T., MCP., Ph.D.; Hakimul Ikhwan, S.Sos., M.A., Ph.D.

2026 | Tesis | S2 Mag.Studi Kebijakan

Variasi tingkat digitalisasi antar wilayah merupakan indikator yang penting dalam evaluasi pembangunan wilayah. Hal ini karena perbedaan tersebut mencerminkan kemampuan wilayah dalam mengelola kebijakan, kelembagaan, dan kapasitasnya untuk mendapatkan manfaat dan kemajuan dari digitalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pola dan determinan tingkat digitalisasi antar kabupaten/kota di Indonesia pada era percepatan pembangunan digital nasional tahun 2019–2024. Dengan menggunakan desain mixed-methods sekuensial eksplanatoris, penelitian ini menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif. Tahap kuantitatif dilakukan melalui penyusunan Regional Digital Development Index (RDDI) untuk mengukur, memetakan, dan mengidentifikasi pola spasial serta tipologi digitalisasi wilayah pada tingkat kabupaten/kota. Hasil kuantitatif menunjukkan bahwa secara umum telah terjadi peningkatan rata-rata digitalisasi secara nasional, namun kesenjangan digital antar wilayah tetap persisten dan membentuk klaster spasial yang terstruktur. Percepatan digitalisasi lebih terlihat di wilayah dengan basis ekonomi kuat dan kapasitas sosial yang lebih baik, sementara wilayah lain cenderung tidak mengalami kemajuan. Tahap kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dengan aktor kunci di tingkat pusat dan daerah untuk menjelaskan mekanisme di balik variasi kuantitatif tersebut serta menemukan faktor faktor apa yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Temuan kualitatif menunjukkan bahwa variasi digitalisasi antar wilayah tidak hanya ditentukan oleh intervensi infrastruktur, tetapi juga oleh faktor kelembagaan lokal, khususnya kepemimpinan kebijakan, inovasi kebijakan, dan kapasitas organisasi, yang berperan dalam menerjemahkan ketersediaan infrastruktur menjadi penggunaan dan outcome digital. Faktor sosial ekonomi wilayah juga turut mempengaruhi hasil implementasi. Sintesis kedua temuan menghasilkan model konseptual digitalisasi wilayah yang bersifat multidimensional dan sosio-institusional. Secara akademik, penelitian ini mengisi celah literatur mengenai kesenjangan digital melalui integrasi perspektif kelembagaan dan kebijakan digital. Secara praktis, penelitian memberikan dasar bagi perumusan kebijakan digital nasional yang lebih kontekstual dan berbasis bukti dalam rangka memperkecil kesenjangan digital antar wilayah. 

Variations in the level of digitalization across regions serve as an important indicator for evaluating regional development. This is because such differences reflect the capacity of regions to manage policies, institutional arrangements, and resources to derive benefits and progress from digitalization. This study aims to explain the patterns and determinants of digitalization levels across districts/municipalities in Indonesia during the era of accelerated national digital development from 2019 to 2024. Using a sequential explanatory mixed-methods design, the study combines quantitative and qualitative analyses. The quantitative phase was conducted through the construction of the Regional Digital Development Index (RDDI) to measure, map, and identify spatial patterns as well as typologies of regional digitalization at the district/municipality level. Quantitative findings indicate that, in general, average digitalization levels have increased nationally, although digital inequality across regions remains persistent and forms structured spatial clusters. The acceleration of digitalization is more evident in regions with stronger economic foundations and greater social capacity, while other regions show limited progress. The qualitative phase was carried out through in-depth interviews with key actors at the central and regional levels to explain the mechanisms behind the quantitative variation and to identify the factors that shape such differences. Qualitative findings suggest that variations in digitalization across regions are influenced not only by infrastructure interventions, but also by local institutional factors particularly policy leadership, policy innovation, and organizational capacity which play key roles in translating infrastructure availability into digital use and outcomes. Socio-economic factors of regions also influence implementation results. The synthesis of both sets of findings results in a multidimensional socio-institutional model of regional digitalization. From an academic perspective, this study fills a gap in the literature on digital inequality by integrating institutional perspectives and digital policy. Practically, the study provides a basis for formulating more contextual and evidence-based national digital policies aimed at reducing digital disparities across regions.

Kata Kunci : Digitalisasi wilayah, Kesenjangan Digital, Pembangunan Wilayah, Kelembagaan Lokal, Kebijakan Digital