DARI SINYAL KEBIJAKAN KE KEPUTUSAN PENGGUNA: ANALISIS NARASI KEBIJAKAN ENERGI BARU TERBARUKAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN NARRATIVE POLICY FRAMEWORK

Aulia Prilliyanti Dwiputri, Bevaola Kusumasari, SIP., M.Si., Ph.D.

2025 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Penelitian ini menjelaskan alasan terbatas dan tidak meratanya implementasi energi baru terbarukan (EBT) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), meskipun kerangka regulasinya tampak progresif. Dengan menggunakan Narrative Policy Framework (NPF), penelitian ini menelaah regulasi dan berita daring sebagai sinyal kebijakan yang membentuk narasi publik mengenai manfaat, beban, dan tanggung jawab, lalu mengevaluasi narasi tersebut dengan membandingkannya terhadap metode implementasi dan pengalaman hidup pengguna. Data penelitian mencakup 207 berita daring (2018–2025) dan 13 wawancara mendalam dengan rumah tangga, usaha mikro, pengelola komunitas, serta dinas yang membidangi energi di tingkat provinsi. Pendekatan penelitian ini membandingkan narasi pada tingkat makro (sinyal kebijakan), meso (implementasi organisasi ke dalam program dan prosedur), dan mikro (penerimaan serta tindakan pengguna) dengan memanfaatkan elemen NPF, yaitu latar, tokoh, alur, dan amanat.

Penelitian ini mengidentifikasi empat narasi dominan: (A) EBT sebagai solusi prospektif dan percepatan transisi, (B) EBT sebagai peluang ekonomi lokal dan inovasi sosial berbasis komunitas, (C) EBT sebagai tantangan operasional dan risiko implementasi, serta (D) EBT sebagai ranah koordinasi dan akuntabilitas. Narasi A dan B membangun legitimasi awal melalui pembingkaian manfaat dan urgensi; namun, kredibilitas narasi tersebut secara konsisten dipertanyakan pada titik layanan, termasuk perizinan, serah terima instalasi, serta operasi dan pemeliharaan (O&M) pascaprogram. Ketika pengguna menghadapi biaya operasi dan pemeliharaan yang tidak terduga, kelangkaan komponen, kerumitan prosedur, atau akuntabilitas yang tidak jelas, narasi C menguat dan dapat menyebabkan penundaan adopsi, penurunan intensitas pemanfaatan, atau kembali menggunakan sumber energi konvensional. Narasi D menunjukkan bahwa pengalaman tersebut mengungkap kelemahan tata kelola, seperti mandat yang terfragmentasi, pemantauan dan evaluasi yang tidak memadai, tidak adanya jalur bantuan yang jelas, serta minimnya persyaratan layanan.

Esai ini berargumen bahwa implementasi yang efektif lebih bergantung pada kerangka komunikasi yang berorientasi layanan, yang menjaga kestabilan ekspektasi melalui transparansi prosedural, paket operasi dan pemeliharaan yang terdefinisi jelas, serta koordinasi yang bertanggung jawab, daripada komunikasi yang bersifat promosi. Implikasi kebijakan meliputi penyederhanaan dan standardisasi prosedur, pembentukan kanal bantuan terpusat dengan mekanisme eskalasi, pengintegrasian pembiayaan dan jaminan operasi serta pemeliharaan ke dalam program, serta pengelolaan perubahan kebijakan secara transparan untuk menjaga kepercayaan dan mengurangi risiko yang dipersepsikan.

This essay elucidates the reasons for the limited and uneven implementation of renewable energy (Energi Baru Terbarukan or EBT) in Indonesia’s Special Region of Yogyakarta (DIY), despite ostensibly progressive legislation. Utilizing the Narrative Policy Framework (NPF), the study examines regulations and online news as policy signals that shape public narratives regarding benefits, burdens, and responsibilities, then evaluating these narratives against implementation methods and users lived experiences. The data comprises 207 online news pieces (2018-2025) and 13 comprehensive interviews with households, micro-enterprises, community managers, and the province energy office. The approach juxtaposes narratives at macro (policy signals), meso (organizational implementation into programs and procedures), and micro (user reception and actions) levels utilizing NPF elements which are setting, characters, plot, and moral.

Four prevailing narratives are recognized: (A) EBT as a prospective solution and expedited transition, (B) EBT as a local economic opportunity and community-driven social innovation, (C) EBT as operational challenges and implementation hazards, and (D) EBT as a domain of coordination and accountability. Narratives A and B establish initial legitimacy via benefit framing and urgency; nevertheless, the credibility of these narratives is consistently questioned at service interfaces, including permitting, installation handover, and post-program operations and maintenance (O&M). When customers encounter unforeseen operations and maintenance expenses, component shortages, procedural intricacies, or ambiguous accountability, narrative C becomes prominent and may result in postponed adoption, diminished usage intensity, or a reversion to traditional energy sources. Narrative D illustrates that these experiences reveal deficiencies in governance, including fragmented mandates, inadequate monitoring and assessment, and the lack of defined assistance routes and minimal service requirements.

The essay contends that effective implementation relies more on a service-oriented communication framework that ensures stability in expectations through procedural transparency, clearly defined operation and maintenance packages, and responsible coordination, rather than on promotional communication. Policy implications encompass the simplification and standardization of procedures, the creation of a centralized assistance channel with escalation mechanisms, the incorporation of operational and maintenance financing and guarantees into programs, and the transparent management of policy alterations to safeguard confidence and mitigate perceived risk.

Kata Kunci : narrative policy framework, kebijakan energi terbarukan, sinyal kebijakan, tata kelola implementasi, operasi dan pemeliharaan, energi baru terbarukan