Koneksi Politik dan Opini Audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia

Yongky Teguh Setiaji, Fu'ad Rakhman, S.E., M. Sc., Ph. D., CA

2026 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi

Dalam konteks audit, kami mengharapkan auditor untuk independen dari entitas yang diaudit dan bebas dari potensi konflik kepentingan. Namun, di Indonesia, beberapa pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terafiliasi dengan partai politik, yang dapat mengancam independensi mereka ketika entitas yang diaudit, yaitu kepala pemerintah daerah, berasal dari partai yang sama. Studi ini menyelidiki apakah pemerintah daerah yang kepala daerahnya terhubung secara politik dengan pejabat BPK lebih cenderung menerima opini yang menguntungkan atas laporan keuangannya. Kami menggunakan analisis regresi logistik berdasarkan 1.056 laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun 2014 hingga 2022. Studi ini menemukan bahwa opini audit pemerintah daerah lebih mungkin meningkat dibandingkan tahun sebelumnya ketika kepala pemerintah daerah berasal dari partai politik yang sama dengan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. Studi ini berkontribusi pada literatur dengan menyediakan bukti bahwa hubungan politik antara kepala pemerintah daerah dan pejabat BPK (terutama Ketua) mengancam independensi BPK, sebagaimana tercermin dalam peningkatan probabilitas menerima opini audit yang lebih baik dengan adanya hubungan tersebut. Studi ini memberikan wawasan kepada pembuat kebijakan tentang pentingnya pejabat BPK tidak terafiliasi dengan partai politik untuk memastikan independensi mereka dan menghindari konflik kepentingan.

In an audit setting, we expect auditors to be independent from their auditees and free from potential conflicts of interest. However, in Indonesia, some Supreme Audit Board (BPK) officers are affiliated with political parties, which might compromise their independence when their auditees, the heads of local governments, belong to the same parties. This study investigates whether local governments whose heads are politically connected to BPK officers are more likely to receive a favourable opinion of their financial reports. We use logistic regression analyses based on 1,056 local government financial reports from 2014 to 2022. This study finds that local government audit opinions are more likely to improve from the previous year when the local government head is from the same political party as the Chairman of the Supreme Audit Board. This study contributes to the literature by providing evidence that political connections between heads of local governments and the BPK's officers (especially the Chairman) compromise the BPK's independence, as reflected in the increased probability of receiving improved audit opinions with such connections. This study provides policymakers with insights into the importance of BPK Officers not being affiliated with political parties to ensure their independence and avoid conflicts of interest.

Kata Kunci : koneksi politik, opini audit, pemerintah daerah, Indonesia