ANALISIS PELAKSANAAN CLEARANCE ANGGARAN BELANJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM RANGKA IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK: STUDI PADA KEMENDIKBUDRISTEK

Arini Wijayanti, Abdul Halim, Prof., Dr., M.B.A., Ak., CA.,

2026 | Tesis | S2 Ilmu Akuntansi/Akuntansi Terapan

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan clearance dan mengidentifikasi faktor- faktor yang berperan dalam meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di lingkungan Kemendikbudristek.

Metode penelitian – Penelitian ini menggunakan desain studi kasus tunggal metode penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan analisis dokumen terkait. Wawancara dilakukan dengan anggota tim clearance internal dan unit kerja selaku pelaksana kebijakan.

Temuan – Hasil analisis menunjukan bahwa dari 12 indikator yang telah ditentukan, 8 indikator dinilai efektif dan 4 indikator dinilai belum efektif sehingga pelaksanaan kebijakan berada dalam tingkat efektivitas parsial. Selanjutnya, faktor- faktor yang menghambat peningkatan keterpaduan perencanaan dan penganggaran belanja TIK antara lain; kompleksitas mekanisme clearance, keterbatasan kapasitas pada level unit kerja, lemahnya proses pengawasan dan ketiadaan konsekuensi yang mengikat. Sedangkan faktor- faktor yang mendorong peningkatan keterpaduan perencanaan dan penganggaran belanja TIK antara lain; adanya penegasan konsekuensi anggaran, kepastian regulasi, dukungan operasional dan integrasi siklus perencanaan dan penganggaran dengan pelaksanaan clearance.

Batasan/Implikasi – Penelitian ini terbatas pada analisis efektivitas pelaksanaan kebijakan clearance anggaran belanja TIK di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2022-2024 beserta faktor- faktor yang berperan dalam meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran TIK di lingkungan Kemendikbudristek.

Orisinalitas – Penelitian ini mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya terkait analisis belanja TIK di pemerintah. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan bagi penyusun dan pelaksana kebijakan clearance dalam meningkatkan efektivitas kebijakan. Dengan demikian, kebijakan clearance dapat meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran belanja TIK pemerintah serta dapat memastikan kelayakan belanja TIK yang dilakukan.

Purpose – This study aims to analyze the effectiveness of the clearance policy implementation and to identify the factors that contribute to improving the integration of planning and budgeting for information and communication technology (ICT) expenditures within the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology.

Research Methods – This research employed a single-case study design using a qualitative approach. Data were collected through interviews and related document analysis. Interviews were conducted with members of the internal clearance team and work units as policy implementers.

Findings – The analysis indicates that of the 12 predetermined indicators, eight were assessed as effective and four as not yet effective, placing the policy implementation at a level of partial effectiveness. Factors that hinder improvements in the integration of ICT planning and budgeting include the complexity of the clearance mechanism, limited capacity at the work-unit level, weak monitoring processes, and the absence of binding consequences. Conversely, factors that promote improved integration include the reinforcement of budgetary consequences, regulatory certainty, operational support, and the integration of the planning and budgeting cycle with the clearance implementation process.

Limitation/Implications – This study is limited to analyzing the effectiveness of the implementation of the ICT budget clearance policy within Kemendikbudristek during 2022–2024, as well as the factors influencing the integration of ICT planning and budgeting in the ministry.

Originality – This study addresses a gap in prior research on ICT expenditure analysis in government. The findings can inform both policy designers and implementers in improving the effectiveness of the clearance policy. Accordingly, the clearance policy is expected to enhance the integration of government ICT planning and budgeting and to ensure the appropriateness of ICT expenditures undertaken.

Kata Kunci : clearance policy, public ICT budgeting, policy analysis