Pengelolaan pembiayaan pelayanan kesehatan di Kabupaten Gorontalo

SUGYARTO, Masyhuri, dr. Mubasysyir Hasanbasri, MA

2005 | Tesis | S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Latar Belakang. Efektivitas pelayanan kesehatan pemerintah menentukan apakah penyakit-penyakit dapat diatasi dan kematian dapat dihindari. Kematian dan kesakitan pada masyarakat miskin sangat ditentukan kemampuan diri mereka mengorganisasi sumber yang mereka miliki dan akses mereka terhadap pelayanan bermutu. Di sisi yang lain, gaji memiliki hubungan yang erat dengan mutu pelayanan. Jika gaji tidak mencukupi, setiap petugas tidak dapat berkonsentrasi secara penuh memecahkan masalah pasien. Mereka termotivasi memberi pelayanan jika terdapat insentif. Dibandingkan dengan memberikan pelayanan pasien umum, petugas kesehatan kurang tertarik menangani pasien miskin karena insentif yang kecil. Meskipun kecil, pemerintah telah berupaya mengelola pembiayaan JPK Gakin ini secara langsung melalui kantor pos ke puskesmas agar dapat cepat dibagikan sesuai waktu yang ditetapkan. Jika insentif diberikan sesuai waktu, petugas diharapkan bisa bekerja dengan lebih sungguh-sungguh dan mutu pelayanan lebih baik. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari apakah biaya JPK Gakin itu betul-betul dapat memberi motivasi bagi pemberi pelayanan kesehatan (PPK) dalam melaksanakan tugas mereka berurusan dengan penduduk gakin. Secara khusus penelitian ini akan menceritakan seperti apa distribusi dana itu ke PPK dan arti bagi kinerja mereka. Metode: Penelitian ini menggunakan rancangan studi kasus. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara mendalam, dan FGD di 6 puskesmas. Kuesioner diberikan kepada kepala puskesmas, bidan desa dan petugas penyuluh kesehatan masyarakat di setiap puskesmas. Hasil: Insentif yang diberikan kepada PPK saat ini tergolong tidak memuaskan. Rata-rata persetujuan terhadap insentif menunjukkan pada penyataan ragu-ragu dalam skala jawaban “sangat tidak setuju” – “sangat setuju”. Ini berarti insentif dirasa belum memuaskan PPK. Di antara PPK, petugas penyuluh kesehatan dan kepala puskesmas memiliki ketidakpuasan yang lebih tinggi daripada bidan desa. Kedua hal ini terkait dengan status profesi dan bidang pekerjaan yang tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik. Hasil FGD juga menemukan bahwa penggunaan dana masih dirasa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, petugas penyuluh kesehatan tidak dilibatkan dalam penyusunan program, dan insentif sebagai imbalan jasa yang diperolehnya belum sesuai dengan yang diharapkan. Kesimpulan: Pola dan besar insentif yang sekarang diberikan kepada PPK untuk memberikan pelayanan JPK Gakin tampaknya belum memberikan motivasi yang memadai. Sesuai hasil wawancara dan FGD seluruh responden menyatakan bahwa dalam merencanakan besarnya insentif perlu disesuaikan dengan jenis kegiatan, kondisi wilayah dan tingkat kesulitan dalam melakukan pertolongan persalinan. Badan Pembina (BAPIM) JPKD dan Tim Pengelola (TIMPEL) JPKD yang sudah terbentuk dapat berfungsi lebih kuat untuk mengatasi masalahmasalah insentif ini.

Background: The effectiveness of government’s health service is determined by diseases that could be cured and mortality that can be avoided. Mortality and morbidity in the poor community is very determined by their self ability to organize their own resources and their access toward qualified service. On the other hand, sallary had a close relationship with service quality. If the sallary is not sufficient, every officers could not concentrate to solve patient’s problem. They are motivated to serve when there is an incentive available. If we compared by giving service to general patient, the health care providers are not really interested to serve the poor communities because of the small incentive. Although it is small, the government has tried to organize the funding for JPK Gakin directly through post to the Primary Health Care in order to give the incentive on time. When the incentive is given on time, the health care provider is expected could work more serious and the service quality will be better. Objective: This research was aimed to find out whether the cost of JPK Gakin is really could motivate the health service provider (PPK) in implementing their duties in relationship with the poor families. Specifically, this research will explain about funding distribution to PPK and the meaning for their work performance. Method: This research used case study design. Data was collected with questioner, indepth interview, and FGD in 6 Primary Health Care. Questioner wass given to the principal of Primary Health Care, village midwife and the officers who gave health education to the community in every Primary Health Care. Result: Incentive that was given to PPK was considered not good. The agreement average toward incentive showed in the statement of not sure in the answer scale of “very disagree” – “very agree”. This means that the incentive was not yet satisfied the PPK. Among PPK, the officers who gave health education and the principals of Primary health care had higher dissatisfaction than village midwife. These two things were related with professional status and job that was not directly related to medical service. The result of FGD also found that the use of funding stll not suitable with the determined regulation, the officers who gave health education was not involved in the program arrangement, and incentive as the service reward was not suitable with it is expected. Conclusion: Method and incentive that was given to PPK to serve the JPK Gakin was seems not giving sufficient motivation. Based on the result of interview and FGD of all respondents showed that in planning the amount of incentive need to be adjusted with the type of activity, area condition and difficulties level in implementing delivery assistance. The formed Badan Pembina (BAPIM) JPKD and Organiser team (TIMPEL) of JPKD could be better to solve the incentive problems.

Kata Kunci : Pengelolaan Pembiayaan Kesehatan, Insentif JPK Gakin, Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), Incentive of JPK Gakin, Health Funding Organization, Health Service Provider (PPK), Managed Care (JPK)