PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DAN DISKRESI DALAM PENUNDAAN KEBERANGKATAN WARGA NEGARA INDONESIA KE LUAR NEGERI: ANALISIS MEKANISME HUKUM PASCA-PENUNDAAN UNTUK MEMINIMALISIR MALADMINISTRASI

Hanif Shofarudin, Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kepastian hukum dan diskresi pejabat imigrasi dalam penundaan keberangkatan WNI, serta merumuskan mekanisme hukum pasca-penundaan yang ideal untuk mencegah maladministrasi. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum socio-legal dengan memadukan kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum administrasi negara, serta data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan studi kasus penundaan keberangkatan WNI di beberapa bandara internasional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum dengan praktik di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai kesesuaian praktik penundaan keberangkatan dengan prinsip kepastian hukum, due process of law, dan pembatasan diskresi pejabat administrasi negara.

Menjawab permasalahan pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kepastian hukum saat ini belum optimal karena penundaan keberangkatan masih dominan berupa tindakan faktual berbasis diskresi tanpa landasan regulasi teknis yang memadai. Menjawab permasalahan kedua mengenai mekanisme ideal, penelitian ini merekomendasikan transformasi tindakan faktual tersebut menjadi tindakan hukum administratif melalui pembentukan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi dan SOPAP Penundaan Keberangkatan. Regulasi ini wajib memuat ketentuan mengenai penerbitan Keputusan Administrasi tertulis oleh pejabat, penetapan jangka waktu penundaan yang pasti, serta penyediaan mekanisme surat penyampaian keberatan. Formalisasi ini menjadi solusi konkret untuk menjamin perlindungan hak konstitusional dan akuntabilitas pejabat imigrasi.

This study aims to analyze the application of legal certainty principles and the discretion of immigration officials regarding the departure postponement of Indonesian Citizens, as well as to formulate an ideal post-postponement legal mechanism to prevent maladministration.

This research employs a socio-legal research method, integrating a review of statutory regulations, state administrative law doctrine, and empirical data obtained through interviews and case studies of departure postponements at several international airports. The approaches utilized include statutory, conceptual, and comparative law approaches involving practices in the United States and the European Union. The analysis is conducted qualitatively to assess the compatibility of departure postponement practices with principles of legal certainty, due process of law, and limitations on the discretion of state administrative officials.

Addressing the first research problem, the findings indicate that the current application of legal certainty is not optimal, as departure postponement remains predominantly a factual act based on discretion without an adequate technical regulatory basis. Addressing the second problem regarding the ideal mechanism, this study recommends transforming these factual acts into administrative legal acts through the establishment of a Director General of Immigration Regulation and Standard Operating Procedures for Government Administration (SOPAP) on Departure Postponement. This regulation must mandate the issuance of written Administrative Decisions by officials, the stipulation of definite postponement periods, and the provision of a mechanism for submitting objection letters. This formalization serves as a concrete solution to guarantee the protection of constitutional rights and the accountability of immigration officers.

Kata Kunci : penundaan keberangkatan, kepastian hukum, diskresi, socio-legal, keputusan administratif, SOPAP