STATUS HUKUM DIVIDEN SAHAM SITAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN MEKANISME PENGELOLAANNYA DALAM SISTEM PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA

Yudha Cristovany Marbun, Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Tesis ini membahas permasalahan status hukum dividen atas saham yang disita dalam perkara tindak pidana korupsi serta pengelolaannya dalam kerangka pemulihan kerugian negara. Ketiadaan pengaturan yang secara tegas menentukan perlakuan terhadap dividen yang timbul selama masa penyitaan menimbulkan konflik normatif antara kewajiban korporasi untuk membagikan dividen berdasarkan hukum perusahaan dan kepentingan negara dalam mengamankan hasil tindak pidana sesuai prinsip asset recovery. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dividen saham sitaan serta merumuskan model pengaturan yang mampu mendukung optimalisasi pemulihan kerugian negara.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan memadukan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan terhadap pengaturan penyitaan dan perampasan saham dalam KUHAP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta praktik penanganan perkara-perkara besar, antara lain kasus Jiwasraya dan Asabri, khususnya yang berkaitan dengan penyitaan saham dan pengelolaan dividen yang dihasilkannya.

Penelitian ini menawarkan konstruksi ius constituendum berupa model pengaturan komprehensif yang meliputi penegasan status dividen sebagai bagian dari hasil tindak pidana, kewenangan kelembagaan Kejaksaan dalam menampung dan mengelolanya, mekanisme pencatatan sebagai PNBP, serta pembentukan Skema Pengelolaan Dividen Sitaan (SPDS) melalui koordinasi antara Kejaksaan, Kementerian Keuangan, OJK, dan KSEI. Rekomendasi ini diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pemulihan aset, serta mencegah hilangnya potensi penerimaan negara dari aset produktif berupa saham sitaan.

This thesis examines the legal status of dividends derived from seized shares in corruption cases and their management within the framework of state financial loss recovery. The absence of explicit legal provisions governing the treatment of dividends generated during the period of seizure has given rise to normative conflicts between corporate obligations to distribute dividends under company law and the state’s interest in securing proceeds of crime in accordance with asset recovery principles. This research aims to analyze the legal position of dividends on seized shares and to formulate a regulatory model capable of supporting the optimization of state asset recovery.

This study employs a normative-empirical legal research method by integrating statutory, conceptual, and case study approaches. The analysis focuses on the legal framework governing the seizure and forfeiture of shares under the Criminal Procedure Code and the Anti-Corruption Law, as well as the practical handling of major corruption cases, including the Jiwasraya and Asabri cases, particularly in relation to the seizure of shares and the management of dividends generated therefrom.

This thesis proposes an ius constituendum model that includes: (i) the explicit classification of dividends from seized shares as proceeds of crime; (ii) the institutional authority of the Public Prosecution Service to manage and deposit such dividends; (iii) standardized procedures for recording dividends as non-tax state revenue (PNBP); and (iv) the establishment of a Seized Dividend Management Scheme (SDMS) through formal coordination between the Public Prosecution Service, Ministry of Finance, OJK, and KSEI. These recommendations aim to strengthen legal certainty, enhance asset recovery effectiveness, and ensure optimal state financial restitution from productive assets.

Kata Kunci : dividen, saham sitaan, tindak pidana korupsi, Kejaksaan, pemulihan aset, uang pengganti