QUO VADIS TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT BUMN PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2025

Panji Aji Prakoso, Dr. Hendry Julian Noor.,S.H.,M.Kn.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini membahas konstruksi hukum hubungan antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya BUMN Persero, dan keuangan negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Fokus kajian diarahkan pada penegasan status hukum modal negara yang disertakan ke dalam BUMN, serta kedudukan keuntungan dan kerugian yang timbul dari kegiatan usaha BUMN. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pembentuk undang-undang membangun konstruksi hukum pemisahan kekayaan negara dan kekayaan BUMN, serta menelaah implikasinya terhadap kemungkinan penerapan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan BUMN Persero, khususnya terkait dengan konsep kerugian keuangan negara.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan sifat eksplanatif-analitis. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, teori badan hukum, teori transformasi keuangan, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kejaksaan Republik Indonesia untuk memperoleh pemahaman mengenai praktik penegakan hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara konsisten menegaskan pemisahan antara kekayaan negara dan kekayaan BUMN. Modal negara yang telah disertakan ke dalam BUMN, termasuk keuntungan dan kerugian yang timbul dari aktivitas usaha, diposisikan sebagai kekayaan dan tanggung jawab BUMN sebagai badan hukum. Dengan konstruksi hukum tersebut, kerugian bisnis yang dialami BUMN Persero tidak dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, penerapan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan BUMN Persero menjadi terbatas, kecuali dalam konteks perbuatan suap, gratifikasi, atau penyalahgunaan anggaran oleh pengurus dan atau oleh BUMN Persero itu sendiri khususnya ketika BUMN bertindak sebagai pelaksana proyek pemerintah yang pelaksanaannya murni bersumber dari keuangan negara.

This study examines the legal construction governing the relationship between State-Owned Enterprises (SOEs), particularly SOEs in the form of limited liability companies (Persero), and state finances following the enactment of Law Number 1 of 2025 on SOEs and its amendment through Law Number 16 of 2025. The focus of the analysis is directed at the clarification of the legal status of state capital invested in SOEs, as well as the position of profits and losses arising from SOEs’ business activities. The objective of this study is to analyze how the legislature constructs the legal framework separating state assets from SOE assets and to examine its implications for the potential application of corruption offenses in the management of SOEs (Persero), particularly in relation to the concept of state financial losses.

The research method employed is a normative-empirical legal study with an explanatory-analytical character. The normative approach is conducted through an examination of statutory regulations, legal doctrines, theories of legal entities, theories of financial transformation, and relevant Constitutional Court decisions. The empirical approach is carried out through interviews with the House of Representatives of the Republic of Indonesia, the Corruption Eradication Commission, and the Attorney General’s Office of the Republic of Indonesia in order to obtain an understanding of law enforcement practices following the enactment of Law Number 1 of 2025. The data are analyzed qualitatively using conceptual and statutory approaches, and conclusions are drawn deductively.

The findings indicate that the legislature consistently affirms a clear separation between state assets and SOE assets. State capital that has been invested in SOEs, including profits and losses generated from business activities, is positioned as the assets and responsibility of the SOEs as independent legal entities. Under this legal construction, business losses incurred by SOEs (Persero) cannot be automatically classified as state financial losses. Accordingly, the application of corruption offenses in the management of SOEs (Persero) becomes limited, except in cases involving bribery, gratuities, or the misuse of budgetary funds by the management and/or by the SOE Persero itself, particularly when the SOE acts as an implementer of government projects whose execution is entirely financed by state funds.

Kata Kunci : BUMN Persero; Keuangan Negara; Kerugian keuangan negara; Tindak Pidana Korupsi.