STUDI KASUS ANALISIS PENERAPAN PEMBERIAN UANG PESANGON DALAM PROGRAM PENSIUN DINI YANG DILAKUKAN SECARA BACKDATED OLEH PT.XYZ DI WILAYAH JAKARTA TIMUR DALAM RANGKA EFISIENSI ANGGARAN PADA KONDISI KEUANGAN MERUGI

Eka Veronika, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H.,M.Hum.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini memiliki 2(dua) tujuan, pertama untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan pemberian pesangon dalam program pensiun dini yang dilakukan berdasarkan “Perjanjian Kesepakatan Berakhirnya Hubungan Kerja/Pensiun Dini” secara back dated menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada saat telah berlaku Undang-Undang Cipta Kerja. Tujuan kedua untuk mengetahui dan menganalisis upaya tepat yang seharusnya dilakukan oleh PT.XYZ dalam melakukan pengurangan pekerja agar tujuan efisiensi pengeluaran dapat tercapai.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian yuridis dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan alat berupa studi dokumen. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan cara studi kelapangan dengan cara wawancara kepada subjek penelitian dengan alat berupa pedoman wawancara. Hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan. Pertama, Pemberian pesangon didalam program pensiun dini yang dilakukan oleh PT.XYZ, tidak sah ditinjau dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dirumuskan didalam Pasal 1320 KUHPerdata. Keabsahan pemberian uang pesangon didalam program pensiun dini tersebut telah melanggar baik dari unsur subjektif maupun unsur objektif sahnya perjanjian. Kedua, langkah tepat yang seharusnya dilakukan oleh PT.XYZ adalah melakukan pensiun dini sesuai regulasi yang berlaku pada saat Pandemi Covid-19 berdasarkan kesepakatan bersama. Upaya  terakhir yang tepat untuk dilakukan PT.XYZ adalah dengan melakukan PHK atas alasan efisiensi sebagai akibat dari kondisi keuangan merugi.

This study has two objectives. First, to determine and analyze the validity of the provision of severance pay in the early retirement program, which is implemented based on a "Termination of Employment Relationship/Early Retirement Agreement" backdated according to Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, when the Job Creation Law came into effect. Second, to determine and analyze the appropriate measures that PT. XYZ should take to reduce its workforce to achieve its expenditure efficiency goals.

This study uses a descriptive, empirical, juridical approach. The legal research was conducted through library research to obtain secondary data on various primary, secondary, and tertiary legal materials, using document studies as the tool. Empirical legal research was conducted through field studies to obtain primary data through interviews with research subjects using interview guidelines. The results of this research were analyzed qualitatively.

The research concludes: First, the provision of severance pay within the early retirement program implemented by PT. XYZ, which is stipulated in the collective agreement entitled "Agreement to End Employment Relationship/Early Retirement," is invalid based on the requirements for a valid agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. The validity of the provision of severance pay within the early retirement program violates both the subjective and objective elements of a valid agreement. Second, the appropriate step that PT. XYZ should take is to implement early retirement in accordance with applicable regulations during the COVID-19 pandemic, with the results of the early retirement agreement outlined in the Collective Agreement. However, if an agreement with employees fails, the appropriate final step for PT. XYZ is to terminate employees for efficiency reasons due to financial losses.

Kata Kunci : Perjanjian Backdate, Pemutusan Hubungan Kerja, Pensiun Dini dan Pesangon