ANALISIS KEBUTUHAN KEBIJAKAN REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN HUTAN MANGROVE (Studi Kasus Pada Pengelolaan Kawasan Mangrove di Kota Tegal)

HEVI KURNIASIH, Ir. San Afri Awang, M.Sc.; Dra. Erny Poedjirahajoe, MP

2003 | Skripsi | S1 KEHUTANAN

Hutan mangrove Indonesia kini telah mengalami kerusakai Dampak kemsakan tersebut dapat diidentifikasi dengan adanyfl^egradasi pantai, yang meliputi abrasi, intrusi air laut, hilangnya sempadan pantai, menurunnya keanekaragaman hayati, serta musnahnya habitat dan satwa-satwa tertentu. Mengenai abrasi yang dialami pantai Kota Tegal, diperkirakan telah menyebabkan penyempitan wilayah sebesar 47,92 ha selama kurun waktu 30 tahun . Dari kondisi demikian, diperlukan informasi kebijakan pengelolaan yang meliputi : Identifikasi peran aktor-aktor yang berkepentingan terhadap kawasan mangrove -, prosen keberhasilan tanaman mangrove di areal demplot penanaman untuk kebijakan pengembangan kawasan mangrove; serta Identifikasi kebutuhan kebijakan tentang rehabilitasi dan perlindungan hutan mangrove oleh Pemerintah Daerah. Guna mendapatkan informasi kebijakan tersebut, diperlukan suatu analisis kebijakan. Karakteristik penting dari prosedur analisis kebijakan yaitu hubungan yang bersifat hirarkis (Dunn, 2000). Sehingga metode yang digunakan juga bertingkat sesuai dengan tahapan dalam prosedur analisis kebijakan, yaitu perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan penilaian . Untuk melakukan analisis data yang diperoleh sehubungan dengan pemenuhan tujuan Identifikasi aktor dan kebutuhan kebijakan ditempuh dengan metode delphi kebijakan . Sementara untuk mengetahui prosen keberhasilan, dilakukan penghitungan prosen hidup. Aktor yang berperan dalam upaya rehabilitasi dan perlindungan mangrove di Kota Tegal dapat dikelompokkan menjadi empat komponen, yaitu : Pemerintah Kota melalui Tim Rehabilitasi Pantai yang dipimpin oleh Kapedal; Masyarakat pantai, yang tergabung dalam Paguyuban Sumberdaya Berbasis Komunitas; Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, melalui Komisi D (Panitia Anggaran); dan Co-Fish PIU Kota Tegal yang memotori keterlibatan Omop yaitu LPPSP dan LP2M Cordova . Adapun Prosentase keberhasilan tanaman mangrove di areal demplot penanaman kawasan payau Kota Tegal sebesar 82,56 %. Sementara Kebutuhan Kebijakan untuk Kota Tegal dalam Rehabilitasi dan Perlindungan mangrove adalah : Regulasi / aturan resmi yang mengikat bagi warga kota tegal yang meliputi Jaminan berlangsungnya proses rehabilitasi dan perlindungan mangrove dilakukan dengan upaya maksimal sebagai penjagaan terhadap kelestarian mangrove -, Ketentuan tentang pihak-pihak tertentu yang harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rehabilitasi dan perlindungan mangrove dimulai dari perencanaan, pendanaan, hingga pelaksanaan di lapangan; Kejelasan tentang peran masyarakat dalam pelestarian mangrove -, serta Adanya reward (penghargaan) bagi pihak-pihak yang dinilai berjasa dan punishment ( hukuman) bagi para pelanggar hukum lingkungan dan yang berkaitan dengannya. Yang tentu saja harus dengan ketetapan yang seadil-adilnya.

Indonesian mangrove forests now become damaged until 2.496.185 hectares. The damaging impacts can be identified by coastal degradation, such as abrasion, water intrusion, disappearing coastal demarcation, decreasing biological varieties and disappearing of specific animals and their habitats. The abrasion, which happens in the Coast of Kota Tegal, it is estimated to be the cause of region constriction about 47,92 ha dining 30 year period of time. From this condition, it needs information about policy management including actor identification, success planting mangrove percentage, and identification of policy need about rehabilitation and conservation mangrove area by region government. In order to get that policy information, it needs some policy analysis. The important characteristic from this procedure is hierarchy connection (Dunn, 2000). So, it uses the degree of appropriate method with policy analysis procedure phase, are as follow : problem formulation, forecasting, recommending, monitoring, and evaluating. To analyze incoming data about actor identification and policy need, policy Delphi is applied. And to know success percentage, it is executed by calculating live percentage. Actors of mangrove rehabilitation and conservation effort in Tegal are classified in four component, they are: district government by means of coastal rehabilitation team conducted by Kapedal, coastal community (PSBK) and co-fish PIU Kota Tegal whom activated NGO (LPPSP and LP2 M Cordova). About mangrove planting successful percentage in deploy planting area: 82,56%, policy need for Tegal mangrove rehabilitation and conservation is: legal regulation to guarantee maximal rehabilitation and conservation process in order to conserve mangrove sustainability; certainty specific person to responsible mangrove rehabilitation and conservation act, started from planning, budgeting, until real acting, clearly community act at mangrove sustainability, and reward and punishment processed by jurisdiction legality.

Kata Kunci : Analisis, kebutuhan Kebijakan, rehabilitasi, perlindungan, mangrove, aktor, regulasi , kelestarian .