PERDAGANGAN SEBAGAI ALAT POLITIK: KEBIJAKAN PROTEKSIONIS ANTI-DUMPING CINA TERHADAP ANGGUR AUSTRALIA (DS602) TAHUN 2020-2024

Diah Pitaloka, Prof. Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, M.A.(IR)

2026 | Tesis | S2 Ilmu Hubungan Internasional

Tesis ini mengkaji kebijakan anti-dumping Cina terhadap anggur Australia pada periode 2020 hingga 2024 sebagai instrumen politik di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan ekonomi antara kedua negara. Dengan menggunakan kerangka economic statecraft David Baldwin, yang mencakup strategi, relational asymmetry, respons, dan efektivitas, penelitian ini menganalisis motivasi serta dampak dari kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif anti-dumping Cina yang tinggi menyebabkan gangguan serius terhadap industri anggur Australia yang sangat bergantung pada pasar Cina, sehingga memicu penurunan ekspor yang tajam. Meskipun demikian, tekanan ekonomi tersebut tidak menghasilkan perubahan mendasar dalam orientasi strategis Australia. Sebaliknya, Australia merespons dengan mengajukan sengketa ke WTO (DS602), melakukan diversifikasi pasar ekspor, serta menempuh upaya normalisasi hubungan dagang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan pembatasan perdagangan oleh Cina berfungsi efektif sebagai sinyal politik dan menimbulkan biaya ekonomi jangka pendek bagi Australia, namun kapasitas koersifnya terbatas dalam memaksa perubahan kebijakan. Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut mendorong Australia untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan mempertegas orientasi aliansi keamanannya, sekaligus menyoroti potensi dan keterbatasan economic statecraft dalam hubungan bilateral.

This thesis examines China’s anti-dumping policy toward Australian wine from 2020 to 2024 as a political instrument amid rising geopolitical and economic tensions between the two countries. Using David Baldwin’s economic statecraft framework, which consists of strategy, relational asymmetry, response, and effectiveness, this study analyzes the motivations and implications of the policy. The findings show that China’s high anti-dumping tariffs caused severe disruption to the Australian wine industry, which was heavily dependent on the Chinese market, leading to a sharp decline in exports. Nevertheless, the economic pressure did not result in a fundamental change in Australia’s strategic orientation. Instead, Australia responded by filing a dispute at the World Trade Organization (DS602), diversifying export markets, and pursuing trade normalization. The study concludes that China’s use of trade restrictions served as a political signal and incurred short-term economic costs for Australia. Still, its coercive capacity was limited in its ability to compel policy change. In the longer term, the policy encouraged Australia to strengthen economic resilience and reinforce its security alignments, highlighting both the potential and the limits of economic statecraft in bilateral relations.

Kata Kunci : kebijakan anti-dumping; economic statecraft; hubungan Cina–Australia; industri anggur; WTO.