DISASTER RESILIENCE IN PIDIE REGENCY: GOVERNANCE CAPACITY IN FLOOD RISK REDUCTION

Naurah Nazifa, Dr. Ir. Tri Mulyani Sunarharum, S.T., IPU.

2026 | Tesis | S2 Magist.Prnc.Kota & Daerah

Banjir masih menjadi masalah serius di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, Indonesia, di mana 17 dari 23 kecamatan diidentifikasi sebagai daerah rawan banjir. Studi ini menilai kapasitas tata kelola untuk manajemen risiko banjir di Kabupaten Pidie, Aceh, Indonesia, dengan fokus pada dimensi intelektual dan sosial. Dengan menggunakan kerangka penilaian terstruktur, total 24 indikator dievaluasi di tiga fase manajemen banjir: pra-banjir, saat banjir, dan pasca-banjir. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara dengan empat instansi pemerintah kabupaten Pidie: BPBD, PUPR, BAPPEDA, dan SETDAKAB. Hasil menunjukkan bahwa kapasitas tata kelola di Kabupaten Pidie masih moderat, dengan kinerja yang lebih kuat dalam respons darurat dan kesiapan serta adaptasi pasca-banjir yang lebih lemah. Sebagian besar mekanisme kelembagaan masih reaktif, dengan integrasi data yang terbatas, koordinasi yang tidak teratur, dan rendahnya keberlanjutan kesadaran publik dan inisiatif berbasis masyarakat. Strategi-strategi diusulkan untuk memperkuat kapasitas tata kelola, termasuk pembaruan data risiko bencana secara berkala, integrasi informasi risiko banjir ke dalam perencanaan tata ruang, pengarahan ulang pendanaan lokal ke arah kesiapsiagaan, pembentukan mekanisme koordinasi antar lembaga, dan pengenalan kegiatan pencegahan di kalangan masyarakat. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa penilaian kapasitas tata kelola tidak hanya mengungkapkan kondisi saat ini tetapi juga berfungsi sebagai alat diagnostik untuk mengidentifikasi kesenjangan kelembagaan dan mengarahkan perbaikan di masa mendatang.

Flooding remains a serious issue in Pidie Regency, Aceh Province, Indonesia, where 17 out of 23 sub-districts are identified as flood-prone. This study assesses the governance capacity for flood risk management in Pidie Regency, Aceh, Indonesia, focusing on both intellectual and social dimensions. Using a structured assessment framework, a total of 24 indicators were evaluated across three phases of flood management: pre-flood (resist), during-flood (absorb and recover), and post-flood (adapt). Data was collected through questionnaires and interviews with four key government agencies: BPBD, PUPR, BAPPEDA, and SETDAKAB. The results show that governance capacity in Pidie Regency remains moderate, with stronger performance in emergency response and weaker preparedness and post-flood adaptation. Most institutional mechanisms remain reactive, with limited data integration, irregular coordination, and low continuity of public awareness and community-based initiatives. Strategies were proposed to strengthen governance capacity, including regular updating of hazard data, integration of flood-risk information into spatial planning, reorientation of local funding toward preparedness, establishment of inter-agency coordination mechanisms, and promotion of practical community-level activities. The findings highlight that assessing governance capacity not only reveals the current condition but also serves as a diagnostic tool for identifying institutional gaps and directing future improvements.

Kata Kunci : assessment framework, flood risk management, governance capacity, urban flooding, resilience