Kebijakan Lumbung Pangan di Indonesia Tahun 2020: Alasan Penerapan dan Pemahaman Kebijakan dalam Kerangka Rezim Pangan Global

Intan Annisa Putri, Prof. Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, M.A. (IR)

2026 | Tesis | S2 Ilmu Hubungan Internasional

Tesis ini meneliti alasan penerapan kebijakan lumbung pangan tahun 2020 dan bagaimana kebijakan tersebut dikaji menggunakan kerangka rezim pangan global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan lumbung pangan tahun 2020 diterapkan karena kepentingan ekonomi politik dari koalisi domestik, terdiri dari pemerintah pusat dan daerah, perusahaan swasta yang terafiliasi politik dengan pemerintah, dan perusahaan agribisnis swasta yang lain. Koalisi domestik tersebut mendukung kebijakan lumbung pangan karena kepentingan-kepentingan, seperti eksploitasi kayu dari hasil pembukaan lahan, pengalihan lahan rusak menjadi perkebunan sawit, aliran dana ke daerah lumbung pangan, penguatan fondasi kekuasaan presiden, dan mobilisasi sumber daya untuk kepentingan ekonomi politik oligarki. Selain itu, implementasi kebijakan lumbung pangan tahun 2020 juga menunjukkan manifestasi nyata dari rezim pangan korporasi di Indonesia. Ini terlihat dari kebijakan yang lebih memprioritaskan integrasi ke pasar ekspor daripada pemenuhan kebutuhan domestik, praktik akumulasi modal melalui perampasan lahan, praktik industrialisasi pertanian yang merusak lingkungan, praktik “pangan tanpa asal-usul,” dan penggunaan narasi krisis pangan sebagai legitimasi ekstensifikasi pertanian.

This thesis examines the rationale for the implementation of the 2020 food estate policy and its subsequent review through the global food regime framework. The results show that the 2020 food estate policy was implemented due to the political-economic interests of a domestic coalition comprising central and regional governments, politically affiliated private companies, and other private agribusiness firms. The domestic coalition supports the policy for several reasons: wood exploitation through land clearing; the conversion of degraded land to palm oil plantations; the flow of additional funds to the food estate region; strengthening the president’s political power; and the mobilization of resources for oligarchic political economic interests. Furthermore, the implementation of the 2020 food estate policy demonstrated the corporate food regime in Indonesia. It is evident from the policies that prioritize integration into export markets, capital accumulation through land grabbing, environmentally damaging agricultural industrialization practices, the practice of food from everywhere, and the use of the food crisis narrative to legitimize agricultural extensification.

Kata Kunci : lumbung pangan, rezim pangan, koalisi domestik, Indonesia, industrialisasi pertanian