ANALISIS PENGATURAN DAFTAR PENCARIAN ORANG KEIMIGRASIAN (DPOK) PADA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DAN PERBANDINGANNYA DENGAN MEKANISME DPO KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN

Fadillah Hartadi, Prof. Andy Omara, S.H., M.Pub&Int.Law, PhD

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini mengkaji kerangka normatif dan kekosongan hukum (rechtsvacuum) terkait Daftar Pencarian Orang Keimigrasian (DPOK) dalam lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. DPOK merupakan instrumen pencarian aktif terhadap subjek tindak pidana keimigrasian, namun hingga saat ini belum memiliki dasar pengaturan yang jelas dalam sistem hukum keimigrasian Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan normatif dan dasar hukum DPOK dalam hierarki peraturan perundang-undangan, menilai kesesuaiannya dengan asas-asas penegakan hukum pidana, serta membandingkannya dengan mekanisme Daftar Pencarian Orang (DPO) pada Kepolisian dan Kejaksaan.

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Bahan hukum diperoleh dari sumber primer dan sekunder berupa peraturan perundang-undangan, peraturan kelembagaan, serta literatur ilmiah. Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan praktisi penegak hukum dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Analisis dilakukan dengan menelaah validitas tindakan administratif dalam kerangka teori regeling dan beschikking hukum administrasi, serta melalui perbandingan prosedural antarinstansi dalam pelaksanaan mekanisme pencarian aktif terhadap tersangka tindak pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPOK saat ini belum memiliki dasar hukum yang sah, karena nota dinas terkait telah dicabut dan digabungkan dalam mekanisme pencegahan dan penangkalan. Berdasarkan analisis normatif dan temuan empiris, penelitian ini merekomendasikan pembentukan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang DPOK yang dilengkapi dengan standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan teknis. Pengaturan ini diperlukan untuk memastikan bahwa DPOK berfungsi sebagai instrumen yang sah, proporsional, dan akuntabel dalam penegakan hukum keimigrasian, sesuai dengan asas-asas penegakan hukum pidana di Indonesia. 

This research examines the normative framework and legal vacuum (rechtsvacuum) concerning the Immigration Wanted List (DPOK) within the Directorate General of Immigration. The DPOK serves as an active-search instrument in immigration criminal investigations; however, it lacks a specific legal foundation within Indonesia’s immigration law system. This study aims to analyze the normative and institutional standing of DPOK in the hierarchy of legislation, evaluate its conformity with the general principles of criminal law enforcement, and compare it with the existing Wanted List (DPO) mechanisms implemented by the National Police and the Attorney General’s Office.

The research employs a normative-empirical approach, combining statutory, conceptual, and comparative methods. Legal materials are obtained from legislation, institutional regulations, and scholarly doctrines, while empirical data are derived from interviews with law enforcement officials of Police, Prosecutorial, and the Directorate General of Immigration. The analysis emphasizes the legal validity of administrative actions within the framework of regeling and beschikking in Indonesian administrative law, as well as a procedural comparison among institutions in implementing active-search mechanisms.

The findings reveal that DPOK currently lacks a valid normative basis, as its previous internal memorandum has been annulled and subsumed into the prevention and detterence list mechanism. Therefore, the research recommends the formulation of a Ministerial Regulation on DPOK under the Ministry of Immigration and Correctional Affairs, accompanied by a standardized operational guideline. This regulatory framework would ensure that DPOK functions as a legitimate, proportional, and accountable instrument, in accordance with the principles of legality and due process of law within the Indonesian immigration law system. 

Kata Kunci : Daftar Pencarian Orang Keimigrasian (DPOK), Hukum Keimigrasian, Kekosongan Hukum.