PERBAIKAN TATA KELOLA PENGATURAN KEMUDAHAN IMMIGRATION CLEARENCE DALAM PENINGKATAN KUNJUNGAN KAPAL WISATA (YACHT) ASING DI INDONESIA

Gilar Tyas Sandi Wijaya, Dr. Agustina Merdekawati, S.H., LL.M.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Perbaikan Tata Kelola Pengaturan Kemudahan Immigration Clearence dalam Peningkatan Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing di Indonesia bertujuan untuk mengidentifikasi secara komprehensif permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kemudahan Immigration Clearence bagi Kapal Wisata (Yacht) Asing di Indonesia, dan merumuskan rekomendasi bagi penyempurnaan pengaturan guna perbaikan dan peningkatan efektivitas pelayanan keimigrasian bagi Kapal Wisata (Yacht) Asing di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 memberikan kekosongan norma hukum terhadap kapal wisata (yacht) asing dan terjadinya pelanggaran larangan komersialisasi kapal wisata (yacht) yang menimbulkan berbagai macam permasalahan.

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis-empiris dengan memadukan analisis peraturan, literatur, serta wawancara dengan petugas imigrasi dan syahbandar terkait implementasi kemudahan keimigrasian di Marina Benoa dan Marina Jakarta. Data dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, sosiologi dan metode Regulatory Impact Assessment (RIA), untuk menilai implikasi hukum dan merumuskan kebijakan kemudahan keimigrasian. Kesimpulan diperoleh dengan metode deduktif guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih pasti dan efektif.

Hasil penelitian menunjukkan Pengaturan mengenai pelaksanaan kemudahan immigration clearance bagi kapal wisata (yacht) asing di Indonesia belum mampu memberikan kepastian dan keadilan terhadap pelayanan dan pengawasan kapal wisata (yacht) asing karena penggunaan istilah atau frasa hukum yang multitafsir pada peraturan lain yang terkait. Hal ini memicu perbedaan interpretasi antar awak kapal dan penumpang terkait perizinan tinggal yang menimbulkan masuknya wisatawan kapal wisata (yacht) asing tanpa kepastian izin tinggal. Rekomendasi menunjukkan perlunya revisi Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 dengan penambahan norma SOP, penunjukan Pelindo sebagai pengelola marina, penetapan Syahbandar sebagai koordinator pemeriksaan, dan pengaturan izin komersialisasi kapal wisata (yacht) asing yang dapat memperkuat kepastian hukum dan meningkatkan akuntabilitas layanan kemudahan imigrasi bagi kapal wisata (yacht) asing.

This study aims to comprehensively identify the problems arising from the implementation of immigration clearance for foreign yachts in Indonesia and to formulate recommendations for improving regulations to enhance and increase the effectiveness of immigration services for foreign yachts in Indonesia. Presidential Regulation Number 10 of 2025 creates a legal vacuum regarding yachts and violations of the prohibition on commercial yachts, leading to various problems.

This study uses a juridical-empirical legal method, combining regulatory analysis, literature analysis, and interviews with immigration officers and harbormasters regarding the implementation of immigration clearance at Marina Benoa and Marina Jakarta. The data were analyzed qualitatively using a legal, sociological, and Regulatory Impact Assessment (RIA) approach to assess the legal implications and formulate immigration clearance policies. Conclusions were drawn using a deductive method to generate more definitive and effective policy recommendations.

The research results show that, first, regulations regarding the implementation of immigration clearance for foreign yachts in Indonesia have not been able to provide certainty and fairness in the service and oversight of foreign yacht immigration clearance due to the use of multi-interpretable legal terms and phrases in other related regulations and violations of the prohibition on the commercialization of foreign yachts. This has led to differing interpretations among crew members and passengers regarding stay permits, resulting in the entry of foreign yacht tourists without a secure stay permit. Second, the RIA analysis indicates the need to revise Presidential Regulation Number 105 of 2015 by adding SOPs, appointing Pelindo as marina managers, appointing Harbor Masters as inspection coordinators, and regulating permits for the commercialization of foreign yachts. This can strengthen legal certainty and increase accountability for immigration services for foreign yachts.

Kata Kunci : Immigration Clearance, Hukum Keimigrasian, Kapal Wisata (Yacht) Asing, Regulatory Impact Assessment.