Diskresi Kebijakan Dalam Penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor Pada Perwakilan Republik Indonesia Uni Emirate Arab

Reno Mareno Sidik, Dr. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif praktik penerbitan SPLP di Perwakilan RI UEA, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terkait implementasi diskresi kebijakan dalam penerbitan SPLP pada Perwakilan RI UEA. Diskresi Kebijakan ini dihadapkan pada situasi khusus dimana pemerintah UEA melarang perwakilan RI untuk berkomunikasi secara langsung terhadap Warga Negara Indonesia dalam rangka pra-pendeportasian.

Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal dengan mengelaborasi ilmu hukum dengan ilmu administrasi negara ditinjau menggunakan teori migrasi internasional, teori sistem hukum, dan teori evaluasi kebijakan publik. Data primer yang didapatkan melalui wawancara didukung oleh data sekunder dan data tersier sebagai pendukung dianalisis secara kualitatif kemudian penelitian ini disimpulkan dengan menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan diskresioner terhadap penerbitan SPLP secara manual mengalami rechtvacuum dan memiliki konklusi, baik secara yuridis maupun sistem keimigrasian. Penelitian ini memberikan rekomendasi berupa rekontruksi hukum dalam mengatur regulasi di situasi khusus yang terjadi pada perwakilan Republik Indonesia mengenai standardisasi produk diskresi dan membuat joint decree antara Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Imigrasi dalam pengaturan diskresi. Penelitian ini juga merekomendasikan paduan inovasi teknologi dan substansi hukum menjadi kunci penyelesaian masalah.

Kata Kunci: SPLP, Diskresi, Hukum Keimigrasian, Kekosongan Hukum.

This study aims to comprehensively analyze the practice of issuing SPLPs at the Indonesian Embassy in the UAE, evaluate them, and provide recommendations regarding the implementation of policy discretion in issuing SPLPs at the Indonesian Embassy in the UAE. This policy discretion is faced with a unique situation where the UAE government prohibits Indonesian representatives from communicating directly with Indonesian citizens for pre-deportation purposes.

This study uses a socio-legal method, elaborating legal science with public administration, reviewed using international migration theory, legal systems theory, and public policy evaluation theory. Primary data obtained through interviews, supported by secondary and tertiary data, were analyzed qualitatively, and the study's conclusions were drawn using an inductive method. 

The results indicate that the discretionary policy regarding manual issuance of SPLPs is experiencing a legal vacuum, resulting in both legal and systemic immigration consequences. This study provides recommendations in the form of legal reconstruction to regulate the unique situation at the Indonesian Embassy regarding the standardization of discretionary products and the creation of a joint decree between the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Immigration regarding discretionary regulation. This research also recommends that a combination of technological innovation and legal substance be the key to solving the problem.

Keywords: Emergency Travel Document, Discretion, Immigration Law, Legal Vacuum.

Kata Kunci : Keywords: Emergency Travel Document, Discretion, Immigration Law, Legal Vacuum.