PENYEMPURNAAN REGULASI TERHADAP PERMASALAHAN DISPARITAS PENERAPAN TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN TERHADAP PELANGGARAN BEBAS VISA KUNJUNGAN (BVK) (STUDI DI DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN PADA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI)

Husna Fia Recita, Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si.

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikan secara komprehensif permasalahan yang timbul sebagai akibat belum dikualifikasinya secara tegas jenis pelanggaran keimigrasian yang dapat dikenakan TAK berdasarkan kriteria dan tingkat pelanggaran Kekosongan norma ini menimbulkan ketidakjelasan dan keragaman dalam praktik penegakan hukum, sehingga memicu disparitas dalam penanganan serta penjatuhan TAK terhadap pemegang Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang melakukan pelanggaran dengan karakteristik serupa.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan memadukan analisis peraturan, literatur, serta wawancara dengan Pejabat imigrasi yang relevan dengan topik pemrmasalahan pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan di Direktorat Jenderal Imigrasi dengan jenis penelitian empiris. Analisis data menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan peraturan perundang undangan, disajikan secara deskriptif analitis, dan metode penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ketidakjelasan dasar pengenaan Sanksi atau Tindakan Administratif Keimigrasian berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap orang asing yang dikenai sanksi. Hal ini diperkuat oleh regulasi yang tidak mengatur secara rinci mengenai pertimbangan pengenaan TAK, sehingga membuka ruang penafsiran oleh pejabat imigrasi yang berwenang. Kondisi tersebut didukung oleh faktor-faktor Penyebab Disparitas Penerapan TAK terhadap Pelanggaran BVK. Rekomendasi menunjukkan perlunya penyempurnaan pengaturan Pasal 71 Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025 melalui penambahan norma mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) nasional, penetapan parameter pengecualian yang terukur atas ketentuan Deportasi dan Penangkalan, penegasan unit koordinator dalam proses analisis dan penetapan TAK, serta pengaturan mekanisme peer review dan integrasi sistem data SIMKIM yang dapat memperkuat kepastian hukum dan meningkatkan akuntabilitas penerapan tindakan administratif keimigrasian terhadap pelanggaran Bebas Visa Kunjungan (BVK).

This study aims to comprehensively identify the issues arising from the absence of explicit qualifications regarding the types of immigration violations that may be subject to Immigration Administrative Measures (TAK), based on clearly defined criteria and levels of violation. This normative gap creates ambiguity and inconsistency in law enforcement practices, thereby generating disparities in the handling and imposition of TAK on Visa-Free Visit (BVK) holders who commit violations with similar characteristics.

This research employs a juridical-empirical method by integrating regulatory analysis, literature review, and interviews with immigration officers relevant to the research topic at the Directorate of Immigration Supervision and Enforcement, Directorate General of Immigration, using an empirical research approach. Data analysis is conducted qualitatively through a statutory approach, presented in a descriptive-analytical manner, with conclusions drawn inductively.

The findings reveal that the lack of clarity regarding the legal basis for imposing Immigration Administrative Sanctions or Measures has the potential to create adverse impacts on foreign nationals subjected to such sanctions. This issue is reinforced by regulations that do not provide detailed guidance on the considerations for imposing TAK, thereby allowing room for interpretation by authorized immigration officials. These conditions are further influenced by several factors contributing to disparities in the application of TAK for BVK violations.

The recommendations highlight the necessity to refine the provisions of Article 71 of the Regulation of the Minister of Immigration and Corrections Number 2 of 2025 by adding norms concerning a national Standard Operating Procedure (SOP), establishing measurable parameters for exemptions from deportation and exclusion, affirming the coordinating unit responsible for the analysis and determination of TAK, as well as regulating a peer review mechanism and integrating the SIMKIM data system. These improvements are expected to strengthen legal certainty and enhance the accountability of immigration administrative measures applied to Visa-Free Visit (BVK) violations.

Kata Kunci : Bebas Visa Kunjungan, Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), disparitas, keimigrasian