TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELINDUNGAN HUKUM BAGI BANK MANDIRI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN SKEMA GLOBAL LINE

HERIANTO PARLUHUTAN MARBUN, Dr. Ninik Darmini S.H., M.Hum

2026 | Tesis | S2 ILMU HUKUM JAKARTA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan perjanjian kredit dengan skema global line berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, serta untuk mengatahui dan menganalisis pelindungan hukum bagi bank selaku kreditur terhadap pelaksanaan perjanjian kredit dengan skema global line tersebut apabila terjadi wanprestasi khususnya dalam hal pemenuhan kewajiban pembayaran dan risiko gagal bayar debitur maupun group usaha/subsidiariesnya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian normatif yang dilengkapi dengan wawancara kepada narasumber di Bank Mandiri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitan ini menjelaskan bahwa bank dapat membuat perjanjian kredit yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis bank namun tetap menjalankan prinsip kehati-hatian. Pelindungan hukum bagi bank terhadap gagal bayar yang dilakukan oleh anak perusahaan debitur melekat pada hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian kredit, yakni adanya penegasan bahwa apabila terjadi keterlambatan pembayaran dari anak perusahaan, debitur tetap berkewajiban untuk menggantikan sampai dengan fasilitas dinyatakan lunas oleh bank. Hal ini juga diperkuat dengan adanya perjanjian pemanfaatan fasilitas yang ditandatangani oleh debitur dan anak perusahaan, yang pada intinya juga menyatakan bertanggung jawab atas fasilitas yang dipergunakan. Kepastian hukum bagi bank, selain berhak untuk menagihkan kepada debitur, bank juga dapat menagihkan secara langsung kepada anak perusahaan atas dasar perjanjian kredit serta perjanjian pemanfaatan fasilitas.

This research aims to identify and analyze the implementation of loan agreements under the global line scheme based on the prevailing laws in Indonesia, as well as to examine the legal protection afforded to banks as creditors in the execution of such agreements in the event of default, particularly with regard to the fulfillment of payment obligations and the risk default by the debtor or its business group/subsidiaries.

This study employs a normative legal research approach, complemented by interviews with resource persons from Bank Mandiri. The research is based on secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials.

The findings indicate that banks, may structure credit agreements in accordance with their business needs while adhering to the prudential banking principle. Legal protection for banks against defaults committed by a debtor’s subsidiary is embedded within the rights and obligations stipulated in the credit agreement. This includes a clear provision stating that, in the event of delayed payment by the subsidiary, the debtor remains obliged to fulfill the payment until the facility is declared fully settled by the bank. This obligation is further reinforced by a facility utilization agreement signed by both the debtor and its subsidiary, which expressly affirms joint responsibility for the utilized facility. From a legal perspective, in addition to the right to demand payment from the debtor, the bank is also entitled to seek direct payment from the subsidiary, based on both the credit agreement and the facility utilization agreement.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Global Line, Joint Borrower, Pelindungan Hukum Bank